Mabur.co — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) untuk memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola budaya global saat melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal UNESCO, Dr. Khaled El-Enany, di Paris, Prancis, Kamis (23/4/2026).
Dalam rilis yang diterima mabur.co, Jumat (24/4/2026) dijelaskan, Menteri Kebudayaan secara resmi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai kandidat anggota Komite Antar-Pemerintah bagi Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) periode 2026–2030, sekaligus membahas penguatan kerja sama budaya dan pengelolaan Warisan Dunia, termasuk Borobudur.
Pencalonan Indonesia pada Komite UNESCO, menurut Menbud Fadli Zon, menegaskan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ikut membentuk arah tata kelola warisan budaya takbenda di tingkat global.
“Melalui platform Living Heritage, Shared Future, Kementerian Kebudayaan menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam memperkuat pelindungan berbasis komunitas, mendorong kerja sama global yang lebih setara, dan memperluas akses negara-negara berkembang terhadap dukungan internasional,” tegas Menbud.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan ini adalah pengelolaan Warisan Dunia, termasuk kawasan Candi Borobudur.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada pelindungan Outstanding Universal Value (OUV) Borobudur, dan memastikan bahwa Borobudur terus dipahami dan dikelola sebagai situs warisan yang hidup (living heritage) bagi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pengelolaannya harus terus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian Warisan Dunia, etika konservasi, nilai-nilai komunitas, dan fungsi religiusnya sebagai living heritage, serta melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan UNESCO dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Menbud.
Terkait proses pemasangan Chattra pada stupa utama, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa usulan dari komunitas Buddha tersebut bukan merupakan rekonstruksi ataupun perubahan terhadap struktur asli candi.
“Proses ini juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip pelestarian, termasuk didukung kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA) oleh BRIN dan Kementerian Agama untuk mengawasi intervensi yang reversible, non-infasif, adaptif, dan berbasis kehati-hatian, dengan tetap berpijak pada etika konservasi, rujukan ilmiah, serta kepatuhan pada prosedur Warisan Dunia. Borobudur harus dipandang secara utuh, sebagai Warisan Dunia yang wajib kita lindungi, sekaligus sebagai living heritage yang memiliki makna simbolik dan spiritual bagi Masyarakat,” jelas Menbud.
“Pendekatan kita harus hati-hati dan terbuka pada konsultasi teknis yang berkelanjutan dengan UNESCO sejalan dengan standar serta prinsip-prinsip pelindungan dan pengelolaan Warisan Dunia,” tambahnya.
Direktur Jenderal UNESCO yang juga didampingi oleh Direktur World Heritage Center UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, menekankan pentingnya melanjutkan proses sesuai kerangka Warisan Dunia, terutama melalui penyusunan dan penyampaian Heritage Impact Assessment agar usulan tersebut dapat dikaji secara teknis dan menyeluruh oleh UNESCO dan badan penasihat terkait, sebelum dibahas lebih lanjut oleh Komite Warisan Dunia.
“Borobudur adalah living site dan harus tetap menjadi living site. Yang penting bagi kami adalah memastikan bahwa proses teknis ditempuh dengan baik, termasuk melalui Heritage Impact Assessment, sehingga World Heritage Committee dapat memahami secara utuh apa yang sedang diupayakan dan mengapa hal itu penting bagi masyarakat,” ujar Lazare yang juga menggarisbawahi dimensi hidup dari situs tersebut. ***
