Mabur.co- Belakangan ini publik sedang dihebohkan dengan masalah sapi kurban Presiden. Padahal setiap Iduladha, Istana hampir selalu menghadirkan satu pemandangan yang sama. Sapi-sapi berbobot jumbo dikirim ke masjid Istiqlal dan berbagai daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.
Pada masa Presiden Soeharto, kurban sapi identik dengan kemurahan pribadi penguasa. Sejak 1974, Soeharto pun rutin menyerahkan sapi kurban melalui pengurus Masjid Istiqlal, Jakarta. Hewan-hewan itu kemudian disalurkan kepada masyarakat. Publik ketika itu memahami bahwa kurban tersebut berasal dari kantong pribadi presiden dan keluarganya, bukan dari kas negara.
Jejak sejarah itu juga sulit dilepaskan dari Peternakan Tapos di Jawa Barat, sebuah kawasan yang pernah menjadi simbol ambisi modernisasi peternakan Indonesia. Sekaligus representasi ruang privat Keluarga Cendana.
Diketahui, Tapos mulanya merupakan bekas perkebunan N.V. Cultuur Maatschappij Pondok Gedeh yang dinasionalisasi pemerintah pada 1957 dan dikelola Perusahaan Negara Perkebunan XI.
Dilansir dari situs Kemenag, Kamis (28/5/2026), pada 1973, hak guna usaha kawasan itu dialihkan kepada PT Rejo Sari Bumi (RSB), perusahaan yang dipimpin putra kedua Soeharto, Sigit Harjojudanto.
Lebih jauh, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, M. Ishom el Saha, dalam opini di situs Kemenag pada Rabu (27/5/2026) juga menjelaskan panjang lebar. Bahwa di atas ribuan hektar lahan itulah dibangun peternakan modern dengan teknologi yang terbilang maju pada zamannya.
Ternyata, Tapos memiliki fasilitas persilangan ternak lokal dengan bibit unggul, hamparan jagung dan rumput pakan, hingga sistem pengolahan makanan ternak yang tertata modern.
Pada 1985, Soeharto menyebut Tapos sebagai pusat riset peternakan nasional dan model peternakan masa depan Indonesia. Untuk membuktikan hal itu pada lebaran Iduladha 1984, Presiden Soeharto mengirimkan sapi-sapi kurban lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
“Ketika sapi-sapi kurban Soeharto dikirim ke Masjid Istiqlal, publik melihatnya sebagai ekspresi kesalehan personal seorang presiden yang kebetulan memiliki peternakan besar,” kata M. Ishom el Saha dalam tulisan opininya di situs Kemenag.
M. Ishom el Saha juga memaparkan, tradisi tersebut mengalami perubahan penting pada era Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Beli Sapi Peternak Lokal
Pada 2019, Jokowi merintis skema “kurban bantuan Presiden”, sebuah program yang tidak lagi bertumpu pada kepemilikan pribadi presiden, melainkan menggunakan mekanisme negara. Pemerintah membeli sapi dari peternak lokal di berbagai daerah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh provinsi.
Menurut M. Ishom el Saha, kebijakan ini membawa dua pesan sekaligus. Di satu sisi, negara hadir membantu masyarakat memperoleh hewan kurban. Di sisi lain, program itu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi peternak rakyat. Kurban tidak lagi semata simbol ibadah individual, tetapi juga bagian dari kebijakan sosial dan ekonomi.
M. Ishom el Saha memaparkan juga, model ini diteruskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di sinilah polemik muncul. Publik mulai mempertanyakan sumber pendanaan program setelah diketahui bahwa kurban bantuan Presiden menggunakan APBN dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar.
Bagi M. Ishom el Saha, kritik bermunculan karena sebagian masyarakat memandang kurban sebagai ibadah personal yang seharusnya tidak dibebankan kepada anggaran negara. Perdebatan itu sesungguhnya bukan hanya soal angka, melainkan soal batas antara simbol agama dan kebijakan publik. Di titik inilah sejarah menunjukkan pergeseran menarik. Pada era Soeharto, kurban presiden lahir dari ruang privat kekuasaan. Sementara pada era Jokowi dan Prabowo, kurban berubah menjadi program publik yang dilembagakan negara.
Di mata M. Ishom el Saha, dari sapi-sapi Tapos hingga sapi bantuan APBN, tradisi kurban presiden sesungguhnya sedang merekam perubahan wajah relasi antara agama, kekuasaan, dan negara di Indonesia. ***
