Mabur.co– Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026. Ribuan petugas lapangan diterjunkan ke berbagai daerah untuk mendatangi rumah-rumah warga dan melakukan pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat.
Sensus yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan usaha, pemberdayaan UMKM, hingga perencanaan ekonomi nasional.
Namun, pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini diwarnai fenomena yang cukup memprihatinkan. Di berbagai daerah, muncul penolakan dari sebagian masyarakat terhadap petugas sensus yang datang melakukan pendataan.
Fenomena tersebut terlihat dari berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan warga menolak memberikan informasi kepada petugas. Bahkan, ada yang secara terang-terangan menolak proses pendataan.
Alasan penolakan pun beragam. Sebagian warga menganggap pertanyaan yang diajukan terlalu bersifat pribadi karena menyangkut kondisi ekonomi keluarga, seperti besaran pendapatan maupun pengeluaran.
Ada pula masyarakat yang khawatir data pribadi mereka berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kekhawatiran lain yang juga muncul adalah anggapan bahwa pendataan tersebut akan digunakan pemerintah untuk mengetahui aset masyarakat sebagai dasar penarikan pajak.
Selain itu, tidak sedikit warga yang menilai sensus ekonomi tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sehingga memilih tidak berpartisipasi.
Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas data yang akan dihasilkan. Jika banyak masyarakat menolak atau tidak memberikan informasi secara jujur, maka hasil sensus dikhawatirkan tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Padahal, akurasi data menjadi faktor penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Kesalahan data dapat berujung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berdampak pada efektivitas program pembangunan.
Pentingnya Keakuratan dan Validitas Data
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menegaskan pentingnya keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, data merupakan fondasi utama dalam proses penyusunan kebijakan negara.
“Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR, bisa menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta, jika tidak akurat,” ujarnya dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (30/6/2026).
Karena itu, Esti menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar warga memahami pentingnya memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data yang diberikan akan berkaitan dengan kebijakan perpajakan.
“Masyarakat harus memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya. Karena data ini akan menjadi cerminan bagaimana perekonomian di wilayah Indonesia, bagaimana UMKM dan yang lain sebagainya,” ungkapnya.
Pentingnya Kualitas Petugas Sensus
Selain mengedukasi masyarakat, Esti juga menyoroti pentingnya kualitas petugas sensus di lapangan. Menurutnya, petugas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu menjelaskan tujuan sensus kepada masyarakat secara persuasif.
Pendekatan yang santun dan komunikatif dinilai penting untuk mengurangi resistensi masyarakat serta meningkatkan partisipasi responden.
Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan data yang akurat, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
Data tersebut selanjutnya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
