Mabur.co- Fenomena kekurangan murid baru tengah melanda sejumlah sekolah negeri di berbagai daerah pada tahun ajaran baru 2026/2027. Krisis jumlah peserta didik umumnya terjadi di Sekolah Dasar (SD) negeri.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Khamim Zarkasih Putro, menuturkan, fenomena “kursi kosong” di sekolah negeri bukan lagi isu Sleman atau Gunungkidul saja.
Di Kota Yogyakarta sendiri mulai bisa dilihat pergeseran pola. Ada sekolah yang kelebihan, ada yang kekurangan.
“Ini sinyal bahwa pendidikan kita sedang beradaptasi,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Khamim mengatakan, beberapa gambaran umum sekolah di Kota Yogyakarta, di SD Negeri kota Yogyakarta, tidak ada yang kosong total. Tingkatan keterisian mencapai 79 persen dari 3.700 kursi, dari 2.845 siswa. 74 persen warga dalam kota, 26 persen luar kota. Proyeksi anak usia 7 tahun hanya sekitar 4.300 anak,” ucapnya.
Khamim mengatakan, sedangkan SMP Negeri, justru ada ketimpangan yakni untuk wilayah selatan seperti Umbulharjo hanya punya 1 SMPN yaitu SMPN 10, sehingga Pemkot menambah 2 rombel/64 siswa mulai Juli 2026.
Untuk daerah Sleman 62 SD negeri kekurangan murid, 11 sekolah di antaranya kurang 5 siswa dan Gunungkidul 21 SMPN kekurangan murid.
“Jadi di Kota Yogya masalahnya bukan tidak ada murid, tapi ketidakseimbangan sebaran dan perubahan preferensi orang tua,” katanya.
Faktor Demografi
Khamim mengatakan lagi, ada beberapa sumber permasalahan yakni faktor demografi di mana jumlah anak usia sekolah dasar menurun.
Data kelahiran 2018-2019 hanya melahirkan ±4.300 anak usia SD di Kota Yogya. Sementara daya tampung tetap. Ini terjadi juga di Sleman karena lingkungan perumahan didominasi lansia.
“Faktor pergeseran pilihan orang tua, di mana orang tua yang cenderung mampu memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, terutama SD/TK swasta berbasis agama. Orang tua sekarang aware dan ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman serta fasilitas yang baik,” katanya.
Khamim mengatakan juga, faktor kualitas dan sarpras, di mana kebijakan zonasi sudah membuat akses lebih merata. Tapi kebijakan zonasi saja tidak cukup, jika tidak diimbangi peningkatan kualitas sarpas yang memadai.
“Sekolah negeri terikat regulasi dan birokrasi yang sering membatasi inovasi pelayanan,” katanya.
Khamim mengatakan lagi, faktor geografis dan sebaran di mana blank spot di wilayah selatan Kota Yogya. SMP negeri sedikit tapi warga usia SMP banyak.
“Di Sleman sekolah di perbatasan dan jauh dari permukiman kurang diminati,” katanya.
Faktor Branding dan Komunikasi
Menurut Khamim, faktor branding dan komunikasi, di mana sekolah negeri kurang menunjukkan keunggulan dan prestasi secara terbuka, serta kurang aktif di media sosial maupun komunikasi dengan orang tua.
“Solusi dan jalan keluar, pihak sekolah bisa minta rekomendasi ke Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta,” katanya.
Khamim menjelaskan, adanya optimalisasi daya tampung berbasis wilayah. Seperti yang dilakukan Pemkot Kota Yogyakarta di SMPN 10 Kota Yogya dengan menambah rombel di titik yang padat, bukan bangun sekolah baru.
Lakukan pemetaan ulang zona dan daya tampung tiap tahun. Pihak sekolah bisa melakukan penguatan kualitas pembelajaran dan fasilitas. Yakni pihak sekolah harus fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembaruan fasilitas.
“Guru wajib 24 jam/minggu dievaluasi rasionya,” katanya.
Khamim mengatakan, sekolah harus melakukan branding dan komunikasi publik sekolah.
“Sekolah wajib punya medsos aktif, buka prestasi, program unggulan, dan testimoni alumni, untuk menunjukkan keunggulan secara terbuka,” katanya.
Selain itu, sekolah harus memiliki program inklusi dan afirmasi yakni untuk ABK yang tidak tertampung di SMPN, fasilitasi ke swasta dengan JPD Inklusi Rp4 juta/tahun.
“Ini menjaga tidak ada anak putus sekolah,” katanya.
Khamim menuturkan, sekolah juga bisa melakukan regrouping sekolah, seperti kajian Disdik Sleman untuk sekolah kurang 10 siswa, digabungkan 2-3 SD kecil jadi 1 SD unggulan dengan transportasi sekolah gratis.
“Pemerataan guru dan inovasi kurikulum. Pemda wajib melakukan pemerataan guru, reformasi manajemen dan inovasi kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan zaman,” katanya.
Khamim menjelaskan, pihak sekolah bisa kerja sama Negeri-Swasta. Sekolah swasta ditunjuk untuk menerima siswa yang tidak lolos jalur afirmasi.
“Pola ini bisa diperluas untuk program kejuruan, tahfidz, bahasa,” katanya.
Khamim memaparkan, pihak sekolah harus memiliki planning jangka panjang 5 tahun dan memiliki anggaran berbasis kualitas.
Kebijakan dan Alokasi Anggaran Memadai
“Kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai berkaitan peningkatan kualitas secara komprehensif harus ditambahkan, bukan hanya bangun gedung, tapi untuk pelatihan guru, lab, dan literasi digital,” katanya.
Khamim mengatakan, pihak sekolah harus memiliki karakter kota pelajar, dengan cara kembalikan citra sekolah negeri sebagai tempat mencetak pemimpin.
Integrasikan nilai-nilai budaya Yogya: gotong royong, religius, kreatif.
“Kekurangan murid bukan berarti sekolah negeri gagal. Ini adalah koreksi. Orang tua sekarang punya pilihan. Tugas kita adalah membuat sekolah negeri menjadi ‘pilihan utama’, bukan pilihan terakhir,” katanya.
