Mabur.co- Tahun ajaran baru telah dimulai, disambut dengan wajah ceria dari siswa baru yang memulai babak baru dalam hidup mereka.
Di tingkat sekolah dasar, banyak sekolah menjalankan proses seleksi yang ketat karena tingginya minat calon siswa. Sebaliknya, beberapa sekolah mengalami kekurangan pendaftar, bahkan ada SD yang sama sekali tidak mendapatkan pendaftar.
Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Komisi A, Yani Fathurrahman, S.Pd.I, menuturkan, sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar gratis SD, SMP gratis, untuk tingkat kabupaten kewenangannya.
Namun ternyata kalau kita melihat fakta di lapangan saat ini banyak orang yang justru menyekolahkan anak-anak usia TK, kemudian SD, di sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama untuk tingkat SD.
“Jadi sebetulnya, kalau dikatakan mahal, pemerintah sudah memberikan jaminan sekolah gratis di tingkat sekolah dasar. Tapi ternyata ada semacam keinginan dari wali murid, orang tua ini, untuk menyekolahkan anak sebagai fondasi dasar pertama, dalam hal keagamaan,” ucapnya, Rabu (15/7/2026).
Yani mengatakan, enam tahun sekolah dasar itu dikuatkan agamanya. Kemudian baru di tingkat SMP mereka mencari sekolah negeri. Begitu yang terjadi.
Kalau dikatakan sekolah gratis ternyata tidak semata-mata orang tua menyekolahkan di sekolah yang tidak berbayar.
“Ini juga ironi melihat seperti ini. Karena yang namanya sekolah swasta tentu bukan sekolah-sekolah negeri, tidak semata-mata mereka harus gratis operasional, tenaga pendidik, guru, fasilitas, dan lain sebagainya. Jelas kalau sekolah itu swasta, butuh biaya. Tetapi ternyata orang tua malah justru tertarik dengan sekolah-sekolah yang berbayar.
Ini yang menjadi tantangan terutama di pemerintah, terutama untuk sekolah-sekolah negeri bagaimana menjadikan sekolah mereka itu menarik bagi siswa maupun wali murid. Apa atau keinginan wali murid yang membuat sekolah-sekolah swasta itu disukai harus ada riset. Penelitian terkait dengan itu dan ada kajian sehingga sekolah-sekolah negeri bisa kemudian berbenah. Bisa menarik bagi siswa maupun wali murid di masa yang akan datang,” ucapnya.
Data Disdikpora
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Agus Trimadi, mengatakan, terkait fenomena semakin banyaknya SD negeri yang kekurangan murid, dari Disdikpora Kota Yogyakarta memiliki data, yakni di tahun 2022 sampai tahun 2026.
Dibandingkan antara daya tampung dengan yang terisi atau siswa yang mengisi. Data dari tahun 2022, kemudian tahun 2023 sampai tahun 2026, sebenarnya ada peningkatan keterisian daya tampung.
Jadi, kalau di tahun 2023, tingkat keterisiannya 77% di tahun 2024 terisi 75%, tahun 2025 terisi 73% dan di tahun 2026 baru 78% karena sedang berjalan.
Akan ada peningkatan sebanyak 80%. Untuk mekanisme pengisian di sekolah SD menggunakan sistem RTO (Real Time Online) dan sistem non-RTO. Kalau sistem RTO, sudah 96% jauh lebih meningkat daripada tahun sebelumnya.
Sebagai gambaran, tahun sebelumnya, jumlah keseluruhan daya tampung, tahun-tahun lalu ada sisa sekitar 1.000. Kalau dari sekarang kekurangan menjadi 783. Tetapi ini dilihat juga dari daya tampung yang ada.
“Ada beberapa sekolah yang di tahun 2026 itu dilakukan penyatuan dari sekolah satu dengan sekolah yang lain. Data kami saat ini, sekolah negeri ada 86, sedangkan 35 sekolah yang menggunakan sistem RTO, yang sisanya itu 51 itu menggunakan sistem yang non-RTO,” katanya.
