Mabur.co- Sabtu kelabu itu tidak akan pernah terhapus dari memori kolektif bangsa Indonesia. Tanggal 27 Juli 1996, embun pagi di Jakarta belum sepenuhnya menguap ketika aspal di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, berubah menjadi saksi bisu kebrutalan sebuah rezim.
Tragedi yang kemudian dikenal dengan akronim Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) bukan sekadar insiden perebutan kantor partai politik.
Episentrum Perlawanan Sipil
Lebih dari itu, ia adalah episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni Orde Baru, sebuah letupan epik yang mengoyak tirai ketakutan rakyat, dan menjadi lonceng kematian bagi kediktatoran yang telah berkuasa selama tiga dekade.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, Danang Maharsa menuturkan, Kudatuli adalah simbol perjuangan melawan ketidakadilan sekaligus pengingat mahal bahwa kebebasan demokrasi yang dinikmati hari ini tidak lahir secara gratis, melainkan dibayar dengan darah dan pengorbanan.
“Demokrasi adalah warisan dari pendahulu kita yang harus kita perjuangkan untuk mendengar suara rakyat agar kita sebagai pemimpin bisa mengerti maksud, arah, dan tujuan yang akan kita berikan,” katanya, Minggu (26/7/2026).
(Foto: Setiaky A Kusuma)
Danang menuturkan, Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto merancang sistem politik yang dikontrol ketat. Fusi partai politik tahun 1973 memaksa partai-partai beraliran nasionalis dan Kristen melebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
PDI didesain oleh rezim bukan untuk menang, melainkan sebagai “ornamen demokrasi” agar Orde Baru terlihat demokratis di mata dunia. PDI terus-menerus dirundung konflik internal yang direkayasa oleh tangan-tangan tak terlihat (the invisible hands) dari aparat intelijen dan militer. Namun, skenario rezim berantakan pada 1993.
“Melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, seorang perempuan yang selama ini dianggap hanya sebagai ‘ibu rumah tangga biasa’ tampil ke gelanggang. Ia adalah Megawati Soekarnoputri. Mengalirnya darah Sang Proklamator di nadinya menjadi magnet luar biasa bagi rakyat kecil, kaum Marhaen, dan kelompok pro-demokrasi yang muak dengan kebisuan,” ucapnya.
Danang menuturkan pula, terpilihnya Megawati secara de facto dan de jure sebagai Ketua Umum PDI membuat Cendana panik.
Rezim Orde Baru sangat mengidap Soekarnophobia yakni ketakutan paranoid terhadap kembalinya ajaran dan trah Soekarno. Kehadiran Megawati dianggap sebagai ancaman eksistensial karena ia berhasil menyatukan faksi-faksi yang berserakan menjadi sebuah kekuatan oposisi riil.
Negara pun melakukan intervensi telanjang. Diotaki oleh aparat dan elit kekuasaan, Kongres PDI di Medan pada Juni 1996 direkayasa untuk mendongkel Megawati dan menaikkan kembali Soerjadi sebagai boneka rezim. Megawati menolak tunduk. Ia menyatakan kongres tersebut inkonstitusional.
“Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 pun dipertahankan oleh para pendukung setia, diubah menjadi mimbar bebas rakyat (mimbar demokrasi) tempat di mana mahasiswa, aktivis, buruh, dan rakyat jelata berani mengkritik Soeharto secara terbuka. Sebuah tindakan yang di era itu sama dengan menantang maut,’’ katanya.
Menurut Danang, puncak dari intervensi tirani itu terjadi pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996, ribuan massa berkaus merah, yang mengklaim sebagai pendukung Soerjadi namun terindikasi kuat didukung (atau bahkan diisi) oleh aparat keamanan tak berseragam dan preman bayaran, menyerbu Diponegoro 58.
“Penyerangan itu berlangsung sistematis, brutal, dan mematikan. Batu beterbangan, kayu berayun, dan jerit kesakitan memecah keheningan pagi. Para pendukung Megawati yang bertahan di dalam gedung diserang dengan keji. Ketika gedung akhirnya direbut, bukan keadilan yang ditegakkan, melainkan aparat yang menutup mata.
Api kemarahan menjalar dengan cepat. Massa rakyat yang marah melihat ketidakadilan tersebut turun ke jalan, memicu kerusuhan massal di berbagai titik di Jakarta. Gedung-gedung terbakar, kendaraan dihancurkan. Rezim dengan cepat mengambinghitamkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang, sebuah taktik usang untuk mencuci tangan dari darah rakyatnya sendiri,” katanya.
Menurut Danang pula, sejarah dunia mencatat, banyak negara mengalami krisis ekonomi hebat (seperti Kuba atau Korea Utara), namun kediktatorannya tetap bertahan karena rakyatnya tidak memiliki pijakan keberanian untuk melawan.
Di Indonesia, rakyat dan mahasiswa berani menduduki Gedung DPR/MPR RI serta menuntut Soeharto turun pada Mei 1998 karena tembok ketakutan itu telah lebih dulu dihancurkan oleh Megawati dan para pendukungnya di Jalan Diponegoro 58 dua tahun sebelumnya.
Katalisator Psikologis
“Kudatuli adalah katalisator politik dan psikologis, sementara Krisis Moneter 1997 adalah katalisator ekonominya. Keduanya berpadu menjadi badai sempurna (perfect storm). Tanpa darah yang membasahi aspal Diponegoro pada 27 Juli 1996, perlawanan mahasiswa pada 1998 tidak akan mendapatkan resonansi dukungan yang begitu masif dari rakyat bawah. Kudatuli adalah karpet merah yang ditenun dengan rasa sakit, yang di atasnya transisi demokrasi bangsa ini berjalan tertatih-tatih menuju Reformasi,” katanya.
Danang menegaskan, makna dari semua itu bahwa negara ini hadir penuh dengan pengorbanan, maka wajib dipertahankan dari ancaman apa pun. Sebagai generasi penerus harus mampu menjaga bahkan membuat lebih baik, dengan satu tujuan, yakni mensejahterakan rakyat terutama wong cilik dan kaum Marhaen.
“Kita semua punya tanggung jawab itu sebagai warga negara. Jadikan rakyat sebagai teman diskusi untuk membuat keputusan,” katanya. ***
