Mabur.co – Aksi demo yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026) lalu masih menjadi perdebatan besar bagi banyak pihak, khususnya terkait munculnya massa bayaran, yang menyusup di tengah-tengah massa dari AMPB.
Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, aksi yang terjadi di depan kantor DPR RI di Jakarta Pusat itu terlihat seperti tidak natural, atau tidak berlangsung sesuai arahan yang semestinya dari AMPB.
Mengingat aksi itu kemudian juga diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya, yang tidak mengatasnamakan AMPB, tapi justru bisa ikut masuk (ke Gedung DPR RI), dan membuat kekacauan yang tidak diinginkan.
“Saya melihat ada semacam settingan tertentu dalam aksi di Gedung DPR itu. Setting-nya itu berupa satu kelompok yang datang ke sana (AMPB) dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian kelompok-kelompok lainnya mulai ikut berdatangan di satu titik yang sama.
Lalu pada sore hari, dari temuan yang kami lihat di media sosial maupun media massa, kelompok-kelompok ini kelihatannya memang sengaja dibenturkan satu sama lain. Ada kelompok yang mendukung program pemerintah, dan ada juga kelompok yang mengkritik,” tutur Bivitri Susanti, seperti dilansir dari laman Kompas, Jumat (28/8/2026).
Perlu Verifikasi Lebih Lanjut
Sementara terkait kerusuhan yang terjadi di malam hari, dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini mengaku belum mendapat informasi yang valid mengenai kelompok mana yang menyebabkan kerusuhan pada rentetan aksi tersebut.
Terlebih peristiwa itu berjalan dengan sangat cepat, dan berlangsung tanpa penerangan yang memadai (di jalan raya), sehingga identitas kelompok tergolong sulit dikenali.
“Untuk yang kerusuhan di malam hari, saya sendiri belum bisa melihat kelompok mana saja yang menimbulkan kerusuhan. Meskipun memang sudah banyak sekali netizen yang merekam peristiwa itu. Kami memang terus mendorong semua orang untuk merekam setiap kejadian di sana, supaya bisa menjadi bukti yang dapat ditelusuri oleh pihak-pihak terkait,” tambah Bivitri.
Bivitri pun kembali menekankan bahwa publik harus bisa membedakan antara massa aksi yang datang dengan tertib dan melakukan aksi sesuai prosedur keamanan, dan massa yang langsung datang di malam hari, lalu membuat kerusuhan yang tidak diinginkan. (*)
