Mabur.co – Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan tersebut disampaikan karena pagu yang telah diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan program dan pelaksanaan tugas masing-masing.
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (4/9/2026), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan tambahan anggaran Rp157,76 triliun.
Revitalisasi 100.000 Sekolah
Anggaran ini antara lain difokuskan untuk merevitalisasi 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP).
Kemudian perluasan bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang S1 atau D4 dan membiayai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis.
Saat ini, Kemendikdasmen baru mendapat pagu sebesar Rp61,10 triliun. Selanjutnya Kejaksaan Agung meminta tambahan Rp22,1 triliun guna menutupi kebutuhan Rp43,6 triliun. Saat ini, pagu Kejagung baru ditetapkan Rp21,5 triliun.
Adapun dana tambahan dibutuhkan untuk menggaji 7.057 CPNS dan 1.609 PPPK baru, pemenuhan tunjangan pegawai di daerah 3T, operasional penyidikan terkait KUHP baru, hingga pemulihan aset.
Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran Rp67 miliar dari total pagu awal Rp360,8 miliar.
Detailnya, dana Rp45 miliar digunakan untuk bagi program penanganan perkara, sedangkan sisa Rp21,8 miliar digunakan untuk merenovasi gedung dan pengadaan ambulans baru.
Adapun Kementerian Sekretariat Negara mengusulkan tambahan Rp6,62 triliun untuk mendukung fungsi pelayanan kepada presiden dan wakil presiden.
Untuk usulan tambahan itu, Kemensetneg baru disetujui mendapat alokasi tambahan Rp2,8 miliar. Akibatnya, instansi tersebut masih kekurangan Rp6,62 triliun dari total pagu awal sebesar Rp2,67 triliun.
Selanjutnya Kementerian Perdagangan yang telah mengantongi pagu sebesar Rp1,56 triliun kembali mengajukan tambahan sebesar Rp1,86 triliun.
Usulan dana tambahan ini diprioritaskan untuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, serta rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh.
Sementara itu Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajukan total pagu anggaran sebesar Rp4,01 triliun. Rincian peruntukannya antara lain meliputi program prioritas Rp2,4 triliun, peningkatan prestasi olahraga Rp801,6 miliar, kesekretariatan Rp400 miliar, pelayanan kepemudaan Rp130 miliar, pembudayaan olahraga Rp102 miliar, serta industri olahraga Rp80 miliar.
Untuk Kementerian Ekonomi Kreatif hanya memperoleh pagu awal Rp428,6 miliar. Mereka meminta tambahan Rp1,73 triliun yang rencananya dialokasikan untuk program pengembangan ekonomi kreatif Rp983,9 miliar, belanja reguler Rp661,6 miliar, serta pemulihan pascabencana Sumatra sebesar Rp88,4 miliar.
Sementara itu Kementerian Perindustrian mendapat pagu awal yang tertahan di angka Rp2,01 triliun. Mereka mengusulkan tambahan Rp1,72 triliun guna memperkuat beberapa hal, di antaranya produktivitas, daya saing hilirisasi, penguatan industri IKM, dan pengembangan SDM industri.
Kemudian Kementerian UMKM mendapat pagu indikatif Rp459,13 miliar dan meminta tambahan Rp1,52 triliun agar mencapai total Rp1,98 triliun. Anggaran tambahan difokuskan untuk penanganan bencana Sumatra Rp622,62 miliar, program prioritas nasional Rp524,59 miliar, dan kegiatan strategis Rp360,79 miliar.
Adapun Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,51 triliun. Mereka meminta tambahan anggaran agar bisa mendekati target pagu ideal di kisaran Rp3 triliun untuk memenuhi pos belanja operasional pegawai, barang, dan fungsi pendidikan.
Ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf, SE., M.Si, mengatakan, terkait sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027, itu memang dalam tahap penyusunan RAPBN 2027.
Anggaran Semaksimal Mungkin
Biasanya memang Lembaga, Kementerian dan selevelnya ramai-ramai mengusulkan anggaran yang semaksimal mungkin dan dengan berbagai argumen.
“Proses ini sebenarnya agak wajar karena dalam pembahasan anggaran DPR RI itu pasti akan selalu rapat kerja dengan para pengusul, nanti akan menyusun sebuah prioritas dengan guiden adalah RPJMN,” katanya.
Menurut Ahmad Ma’ruf, setiap periode RPJMN 2027, biasanya sudah ada tema, sudah ada program utama. Nah, di situlah dicari keselarasan.
“Pengusulan ini belum tentu mencerminkan bahwa anggaran itu nanti akan disetujui, karena ada constraint anggaran atau kapasitas fiskal nasional. Karena ada keterbatasan fiskal itulah, maka Banggar nanti akan tindak lanjuti dengan pansus-pansus. Itu akan menyusun sebuah pemeringkatan alokasi anggaran dan program apa yang memang prioritas. Jadi, sekali lagi pengusulan itu wajar, tapi itu lebih menebar jaring. Soal nanti berapa anggaran yang didapat itu tergantung dari komunikasi, negosiasi, dan realitas plafon anggaran,” katanya.
