Mabur.co – Berbicara tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang seolah tidak ada habisnya. Program yang dijalankan sejak awal tahun 2025 ini diklaim pemerintah telah mencapai kesuksesan yang tinggi hanya dalam waktu singkat.
Padahal, program serupa di negara-negara lain justru butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa meraih klaim “kesuksesan” tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam pidatonya di Istana Bogor pada 6 Januari 2026 lalu menyatakan bahwa MBG mencapai tingkat kesuksesan sebesar 99,9%. Meskipun mengakui masih ada kekurangan dalam banyak hal, namun secara umum tetap berjalan baik.
Di balik klaim kesuksesan tersebut, sejatinya masih ada berbagai celah yang sebenarnya bisa menjadi “senjata makan tuan” di kemudian hari.
Apalagi, klaim “sukses 99,9%” diucapkan Prabowo tidak memiliki data yang jelas dan valid, sehingga lebih terlihat seperti narasi politik semata.
Mengklaim sukses 99,9% hanya dalam waktu kurang dari setahun, untuk program terkait gizi yang melibatkan (tidak sampai) 280 juta manusia, dan dipisahkan oleh berbagai pulau serta samudra, tentunya sangat terlihat tidak masuk akal.
Hal ini mirip seperti konsep “isomorphic mimicry” yang dipopulerkan oleh Lant Pritchett, di mana pemerintah hanya meniru model program yang tampak sukses di permukaan (di hadapan media/publik).
Namun sebenarnya gagal dalam membangun kapasitas kelembagaan yang solid di dalamnya, apalagi dalam waktu yang teramat singkat. Sehingga lebih tepat disebut sebagai “kegagalan yang sukses”.
Terlebih penerapan MBG selama ini terkesan masih terlalu terburu-buru, atau bahkan dipaksakan, dan masih terlalu bergantung pada dapur pusat, tanpa tata kelola program yang jelas dan matang.
Selain itu, sepanjang Januari hingga November 2025 lalu, terdapat lebih dari 11.000 anak yang mengalami keracunan dari makanan produksi MBG.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa tingkat kebersihan makanan tergolong buruk, pengiriman lambat, penyimpanan yang tidak aman serta higienis dan seterusnya.
Lalu apakah itu masih bisa dianggap sebagai kesuksesan 99,9%?
Penerapan MBG di Negara Lain Lebih Bernuansa Lokal
Berbeda dengan Indonesia, negara-negara lain telah lebih dulu menerapkan program serupa seperti di India, Brazil, serta Jepang.
Negara-negara tersebut tidak langsung menerapkan program makan gratis secara nasional sekaligus, namun lebih memprioritaskan daerah-daerah yang dianggap rentan.
Di antaranya yang masih memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi, infrastruktur terbatas, serta kapasitas kelembagaan yang masih terbilang lemah.
Begitu juga dengan pendekatan di tiap wilayah yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Karena setiap wilayah jelas memiliki keunikan dan caranya masing-masing dalam menyediakan makanan, termasuk jenis makanannya sendiri.
Di Indonesia, MBG justru dimulai dari kota-kota besar, seperti di Jabodetabek dan Jawa Barat.
Padahal masyarakat di wilayah-wilayah tersebut malah tergolong yang paling mampu se-Indonesia. Sungguh tidak masuk akal.
Di luar negeri, dapur sekolah atau SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) hanya melibatkan masyarakat lokal, seperti komite sekolah, kelompok orang tua siswa, guru, dan juga masyarakat sipil.
Semua disediakan langsung oleh pemerintah daerah setempat, sehingga seluruh prosesnya langsung dikerjakan oleh daerah yang bersangkutan, tanpa melalui campur tangan nasional.
Sedangkan di Indonesia justru dengan canggih langsung melibatkan jajaran pusat untuk terjun ke daerah-daerah (lagi-lagi, dipusatkan di kota-kota besar).
Sangat terlihat bagaimana terburu-burunya program ini dijalankan hanya demi terlihat “sukses” di permukaan.
Jangan sampai di kemudian hari, program berskala nasional yang katanya 99,9% sukses di tahun pertama ini harus bubar jalan di tahun-tahun selanjutnya.
Hanya karena memaksakan diri agar terlihat “keren” di hadapan publik, padahal aslinya penuh dengan kecacatan di berbagai aspek.
Sayangnya rakyat sudah tidak sebodoh itu lagi. Mereka sudah bisa mengenali mana program yang benar-benar “sukses” secara real, dan mana yang hanya “sukses” sesuai opini penguasa.
Kalau yang bilang presiden yang suka “omon-omon” seperti Prabowo, maka juga tidak usah heran kalau ujung-ujungnya ini semua cuma narasi politik saja. (*)
