Mabur.co- Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) menjadi tempat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke Presiden Prabowo Subianto. Menariknya di tanggal yang sama tepat satu tahun lalu, Halim jadi lokasi rapat khusus Prabowo bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Gibran.
Saat itu Prabowo menggelar rapat khusus di Halim sebelum bertolak ke Australia. Pada Selasa, 11 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Rapat berlangsung tertutup dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.
“Gibran mundur, betul. Gibran langsung menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran dirinya, sesaat setelah Presiden tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh,” ucapnya dilansir Kumparan.
Sebelumnya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran yang berlangsung selama dua jam pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” katanya.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan politik atas dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, tetapi tidak mengabulkan permohonan karena soal kedudukan hukum pemohon.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan memerintahkan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit 2019. Dinamika soal keabsahan ijazah Gibran juga bergulir di DPR.
Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Berdasarkan perincian, pengusul terdiri dari 14 anggota PDIP, 13 anggota Golkar, 69 anggota Nasdem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, 18 anggota Partai Demokrat, dan 11 anggota Gerindra.
