Rabu, 11 November 2026, Senayan tidak lagi bisik-bisik. Ia berteriak. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal 25 orang. Rinciannya, seperti disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa:
“Sebanyak 28 anggota Fraksi PKS menandatangani usulan tersebut, disusul 19 anggota NasDem, masing-masing 18 anggota PKB dan Demokrat, 14 anggota PDIP, masing-masing 11 anggota Golkar dan Gerindra, serta satu anggota PAN,” dikutip CNA, 120 anggota DPR usulkan pemakzulan Gibran soal ijazah, 11 November 2026.
Tapi Jalan Menuju Pemakzulan Masih Panjang
Angka itu penting karena maknanya bukan lagi oposisi versus pemerintah. Ini lintas fraksi. Bahkan Gerindra, partai Presiden Prabowo sendiri, ada 11 orang yang ikut meneken. Golkar 11 orang. PAN 1 orang. Artinya, perlawanan ini tidak bisa lagi dibingkai sebagai “PDIP dendam”.
Apa yang membuat mereka berani? Pangkalnya adalah putusan dua mahkamah. MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SLTA Gibran. MA pada 30 Oktober 2026 lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
“Usulan dari delapan fraksi tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB,” dikutip dari CNA yang sama.
Di dalam ruang rapat, anggota PKB Muhammad Khozin menegaskan: “HMP tersebut pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan Gibran atas dugaan perbuatan tercela atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” dikutip dari CNA.
Tapi jalan ke pemakzulan masih panjang. HMP baru bisa jadi pendapat DPR jika disetujui paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota, 387 dari 580 orang dan disetujui 2/3 yang hadir. Setelah itu ke MK, yang memutus paling lama 90 hari. Setelah itu ke MPR.
Ketua DPR Puan Maharani sudah mengingatkan: “Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, kita taat pada konstitusi yang ada,” dikutip dari Telegraf, DPR Gulirkan HMP, Kabar Pengunduran Diri Gibran Menguat, 10 November 2026.
Kita Tunggu, Apakah Ini Hanya Hak Pendapat, Atau Akan Dilipat di Laci Bamus?
Di luar gedung, suasana lebih panas. Sehari sebelumnya, anggota PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas bertuliskan: “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”. Ia bilang, itu suara konstituennya di Banyumas-Cilacap.
Di media sosial, frasa itu kini jadi tagar. Sementara itu, kabar pertemuan Gibran-Prabowo di Widya Chandra Selasa pagi yang dikabarkan membahas pengunduran diri Gibran belum dikonfirmasi Istana. Gibran sendiri dikabarkan ingin membuktikan ijazahnya lewat PTUN.
Inilah ironinya. Di Jawa, ada konsep legawa, mundur dengan ikhlas agar tidak mempermalukan diri sendiri dan masyarakatnya. Ada juga konsep ewuh pakewuh, sungkan kepada yang lebih tua, kepada yang berkuasa.
Senayan hari ini terjebak di antara keduanya. 120 orang sudah meneken, tapi mereka masih menunggu: apakah Gibran akan legawa dan mundur sendiri, atau harus dimundurkan lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945?
Yang pasti, hari ini, 120 pendapat dan hak suara itu sudah ditulis dalam bentuk tanda tangan. Tinggal menunggu, apakah kata-kata itu akan dilaksanakan, atau akan kembali menjadi kertas yang dilipat dan disimpan di laci Bamus?
