Mabur.co– Lebih dari 100 anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming.Total sampai saat ini delapan fraks DPR telah menyerahkan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut mencuat di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, dia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” katanya dilansir DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Puan mengatakan, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan tersebut sebelum memutuskan tindak lanjutnya.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” katanya.
Puan menuturkan, pimpinan DPR selanjutnya akan memproses berbagai masukan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI-P DPR RI, Utut Adianto, menuturkan, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI sepakat menempuh hak menyatakan pendapat dalam polemik ijazah dan surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini pleno fraksi, semua 110, hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” ujarnya.
Utut menjelaskan, pertimbangan yang PDI-P ambil ini berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana mengatur dasar hukum dan tata cara pemberhentian (pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
“PDI-P akan mengajukan ke pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Bamus,” ucapnya.
Utut menyampaikan, apa pun keputusannya, PDI-P akan menjalani proses ini dengan damai. “Sekali lagi kita jalani dengan damai,” imbuhnya
