Mabur.co- Sebanyak delapan fraksi di DPR secara resmi menyerahkan sikap bersama untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan hak tersebut, di mana jumlah itu telah melampaui syarat minimal 25 anggota agar HMP dapat diproses.
Rincian pengusul tersebut meliputi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, serta Demokrat 18 orang.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menjelaskan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan penggunaan HMP.“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” katanya, dilansir antara, Rabu (11/11/2026).
Saan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. “Pimpinan dan Anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Saan menjelaskan, jika merujuk pada materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Saan menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. “Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
