Oleh: Wahjudi Djaja*
Ada dua hal yang terekam dalam memori kolektif bangsa terkait Orde Baru. Stabilitas keamanan dan kesinambungan pembangunan. Keduanya menopang struktur kekuasaan Orde Baru sampai bertahan tiga puluh tahun.
Reformasi konstitusi mengubah pola kekuasaan menjadi terbatas dan temporer. Namun ada kebijakan Orde Baru yang sampai kini masih melekat dalam ingatan publik, yakni identitas daerah yang berbau slogan. Perlukah pemimpin daerah keluar dari perangkap narasi Orde Baru dan kembali ke karakter lokalitas?
Slogan Pembangunan
Semua kabupaten dan kota di DIY, juga di Indonesia, memiliki slogan pembangunan. Tidak saja berada dalam dokumen pemerintahan dan pembangunan, slogan itu juga berdiri di hampir tiap sudut dusun, kampung dan desa.
Bukan saja dalam bentuk gapura atau tetenger tetapi juga dalam lagu atau jingle. Slogan itu bisa berupa akronim atau frasa yang tanpa disadari melekat pada ingatan warga sebagai bagian identitas. Yogyakarta Berhati Nyaman, Sleman Sembada, Bantul Projo Tamansari, Kulon Progo Binangun, Gunung Kidul Handayani.
Slogan itu melekat kuat dalam memori warga tanpa harus tahu apa makna dan konteksnya. Sloganisme yang menggejala era 1990-an itu sampai kini masih bertahan dan dipakai tanpa ada upaya untuk mengkritisi agar lebih pas dan sesuai dengan karakter dan semangat zaman. Bisakah kita menemukan relevansi dan konteks slogan, misalnya, Yogyakarta Berhati Nyaman (Bersih, Sehat, Asri, Nyaman) untuk saat ini?
Adakah fakta sosial yang bisa kita angkat untuk mendukung slogan tersebut? Pertanyaan serupa bisa kita lontarkan untuk kabupaten lain di DIY. Kebersihan, kesehatan, keasrian, kenyamanan, dalam konteks Kota Yogyakarta misalnya, masih menjadi permasalahan penting. Sampah dan kemacetan belum bisa diurai sepenuhnya.
Jika makna slogan dipahami sebagai kata singkat yang menarik dan mudah diingat untuk menyampaikan pesan, maka sudah lebih dari dua dasawarsa slogan-slogan itu mencengkeram nalar dan pikiran kita tetapi belum juga mampu menggerakkan kesadaran bersama. Apabila ukuran keberhasilan slogan itu adalah Piala Adipura, seberapa jauh pencapaian itu benar-benar dirasakan manfaat dan dampaknya bagi warga masyarakat? Keberhasilan pembangunan tentu bukan hanya klaim sepihak semata, tetapi harus ada indikator yang membumi dan disertai apresiasi tulus dari warga masyarakat.
Counter Narasi Orde Baru
Kita sepakat Orde Baru sudah menjadi bagian masa lalu bangsa ini. Yogyakarta pernah berada di barisan depan dalam upaya menumbangkan rezim Orde Baru melalui Pisowanan Ageng 20 Mei 1998. Namun mengubah mentalitas dan pemikiran tak semudah membalikkan telapak tangan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bukannya hilang tetapi justru menggurita di hampir semua lini dan elemen bangsa.
Yang lebih menyakitkan lagi adalah praktik hegemoni kebahasaan Orde Baru masih kita percaya dan gunakan sampai detik ini terutama dalam hal slogan pembangunan. Belum ada upaya nyata dan sistematis untuk mengubah pendekatan pembangunan dari sloganisme menjadi lebih berakar sesuai karakter kesejarahan.
Momentum perubahan dimiliki Yogyakarta. Dengan berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah dan kabupaten perlu melakukan counter narasi Orde Baru dengan mengangkat dan mendudukkan karakter kesejarahan sebagai bagian strategi pembangunan. Selain sebagai pengganti slogan, hal itu juga membuka ruang baru bagi upaya penafsiran atas keistimewaan Yogyakarta.
Bandingkan slogan Yogyakarta Berhati Nyaman dengan Yogyakarta Hadiningrat yang arti bumi yang luhur, suci, tenteram, tenang, baik, indah dan cantik. Atau Sleman Sembada menjadi Sleman Bumi Merapi, Kulon Progo Binangun menjadi Kulon Progo Bumi Menoreh, Bantul Projo Tamansari menjadi Bantul Bumi Mataram, dan Gunung Kidul Handayani menjadi Gunung Kidul Gerbang Samudera. Ini sekedar contoh betapa karakter lokalitas pun bisa menginspirasi pembangunan.
Tak ada yang melarang penggunaan slogan dalam pembangunan. Menjadi masalah jika slogan itu hanya akronim atas visi dan misi pemimpin daerah yang hanya berdurasi lima tahunan. Setiap lima tahun ganti slogan hanya akan menjadikan pembangunan tak berkelanjutan dan mengabaikan kesinambungan sejarah. Pelan tapi pasti fenomena ini akan menjauhkan warga dari karakter budaya dan sejarahnya. Apabila ini terjadi maka apa beda Yogyakarta dengan daerah lainnya? Keistimewaan yang berurat akar pada sejarah harus diberi ruang untuk tafsir dan pengembangan baru agar senantiasa aktual.
Wahjudi Djaja, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Dosen STIEAR API Yogyakarta
