Kalau mendengar nama Jenderal Hoegeng, polisi yang dikenal jujur itu, ingatan saya justru ke kelompok musik aliran punk rock Sukatani yang bulan Ramadan tahun lalu melejit namanya.
Entah kenapa saya justru tidak ingat baik-baik dengan polisi dan seabrek kinerjanya. Yang saya ingat ketika ada nama Jenderal Hoegeng justru lagu Bayar Bayar Bayar.
Lagu yang merupakan kritik terhadap polisi karena apa pun urusannya dengan “partai coklat” itu pasti berbayar.
Saya sendiri ikut tergugah tanpa harus terprovokasi jika mendengar lagu Bayar Bayar Bayar yang dibawakan kelompok musik Sukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu.
mau bikin SIM bayar polisi/ lapor barang hilang bayar polisi/ aduh-aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi… //
Itulah syair cadas yang cadas juga dalam meledek polisi. Membuat dua personel Sukatani yang kebetulan suami-istri dipanggil polisi untuk klarifikasi dan diminta secara terbuka minta maaf kepada publik.
Peradaban kritik kita sebenarnya sudah sangat bagus. Apalagi dengan adanya media sosial.
Lagu Bayar Bayar Bayar itu sendiri tenar juga berangkat secara indie. Cita-cita masyarakat madani untuk memanfaatkan kanal media sosial sebagai saluran pandangan kritis berhasil.
Tapi yang jadi persoalan di era kini, ketika pandangan kritis itu sampai justru tidak mengubah situasi. Dalam dunia kepolisian misalnya tetap saja praktik uang merajalela.
Bahkan ketika ada anggota DPR pernah mengusulkan agar SIM berlaku seumur hidup dan tidak ada pungutan lima tahun sekali juga tidak digubris.
Bayangkan juga pajak motor dan mobil se-Indonesia yang setiap hari mengalir. Padahal di negara-negara maju tidak ada budaya seperti itu. Di Dubai, misalnya, nol pajak kepemilikan kendaraan pribadi.
Sayangnya juga, Jenderal Hoegeng sebagai kapolri pertama dan tetap sederhana hingga hari tua, memang tidak tahu peristiwa kapitalisasi di tubuh kepolisian kini.
Kalau tahu bisa jadi reformasi Polri akan sampai pada bahasan tentang kapitalisasi program SIM, pajak kendaraan, dan sejenisnya.
Oleh sebab itu kerap muncul seloroh di masyarakat, uang polisi tidak ada serinya. Karena memang tidak habis-habis. Tapi, bagaimana pula jika hal itu bukanlah merupakan persoalan?
Nah, sampai di sini akhirnya jadi dilema lagi. Lalu sebaiknya bagaimana? Tentu jawaban bijaknya semua sebaiknya tahu diri.
Setidaknya untuk mengurangi praktik kapitalisasi pajak-pajak kendaraan itu dipertimbangkan untuk dihapus.
Kalau berimajinasi sungguh saya hanya bisa melongo. Ambillah kalkulator dan tanya google berapa jumlah kendaraan bermotor dan mobil di seluruh Indonesia. Lalu kalikan dengan kisaran pajaknya.
Nanti Anda akan tersenyum sendiri. Saya sarankan hanya tersenyum. Tidak lebih dari itu. Hahaha… ***
