Mabur.co- Peta kekuatan politik Amerika Serikat mengalami perubahan penting setelah pemilu sela (midterm elections) 3 November 2026. Partai Demokrat sepertinya berhasil merebut mayoritas di DPR (House of Representatives) dan Senat, meskipun penghitungan suara di sejumlah distrik masih terus berlangsung.
Dilansir dari CBC, perubahan ini merupakan peristiwa politik penting. Hal ini mirip dengan pemilu sela pada 2006. Partai Demokrat berhasil mengalahkan Partai Republik pada masa pemerintahan George W. Bush. Saat itu, perang Irak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan dukungan pemilih.Perubahan mayoritas di kedua kamar Kongres bukan sekadar pergantian komposisi politik. Dampaknya dapat menjangkau kebijakan domestik, hubungan luar negeri, hingga persiapan menuju pemilihan presiden 2028.
Berdasarkan proyeksi sejumlah jaringan televisi utama AS, Partai Demokrat diperkirakan akan menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Hasil ini mencerminkan penolakan sebagian pemilih terhadap kinerja Trump pada masa jabatan keduanya. Gelombang kemenangan Demokrat bahkan menjangkau negara-negara bagian yang selama ini dikenal sebagai wilayah kuat Partai Republik.
Demokrat berhasil memenangkan pemilihan Senat di Carolina Selatan, Texas, dan Kansas. Ketiga negara bagian itu terakhir kali mengirim senator dari Partai Demokrat ke Washington masing-masing pada 1998, 1988, dan 1932. Dua kekalahan Partai Republik dalam pemilihan Senat terjadi pada kandidat yang didukungnya sendiri, yakni Ken Paxton di Texas dan Darline Graham di Carolina Selatan. Hasil pemilihan paruh waktu ini menjadi penolakan keras terhadap kinerja Trump pada masa jabatan keduanya.
Para pemilih mengirimkan pesan bahwa mereka kecewa terhadap kegagalan presiden dari Partai Republik itu dalam menepati janji untuk menurunkan harga. Trump juga mendapat tekanan akibat keputusannya melanjutkan perang di Iran dan menerapkan kebijakan tarif. Selama ini, ia dikenal tidak mudah menerima kritik ataupun mengakui kesalahan. Sejumlah pengamat memperkirakan Trump akan mencari pihak yang bisa disalahkan atas kekalahan Partai Republik. Ia juga diperkirakan akan semakin mengandalkan kekuasaan eksekutif yang selama ini digunakannya secara luas.
Trump masih memiliki waktu untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan para pemilih kepadanya dalam pemilihan sebelumnya. Ia bahkan telah memberi gambaran awal mengenai langkah yang mungkin diambil melalui kewenangan eksekutifnya. Salah satunya terlihat dari unggahan gambar topi merah bergaya MAGA (Make America Great Again) dengan tulisan “VETO”.
Hasil pemilihan paruh waktu AS juga menjadi perhatian warga Kanada. Mereka mengikuti perkembangan pemilu tersebut lebih saksama dari biasanya karena hasilnya berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan kedua negara. Selama ini, Trump berulang kali melontarkan ancaman untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.
Para pejabat pemerintah federal dan provinsi di Kanada berharap kekalahan besar Partai Republik dapat memperkuat posisi tawar negara mereka dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. Indikasi perubahan sikap Gedung Putih bahkan mulai terlihat sebelum proses pemungutan suara berakhir. Pemerintah AS dinilai semakin mendekati kesepakatan yang dapat diterima Kanada. “Mereka meminta lebih sedikit dan menawarkan lebih banyak,” kata Perdana Menteri Kanada Mark Carney.
Carney menambahkan, Gedung Putih telah mengubah sikap dalam beberapa persoalan yang sebelumnya disebut Kanada sebagai “garis merah”. Meski demikian, mantan Duta Besar Kanada untuk AS Kirsten Hillman mengingatkan pemerintahan Carney agar tidak terburu-buru mengubah arah negosiasi. “Jika mereka mengadakan percakapan konstruktif yang mengarah pada semacam kesepakatan yang akan berhasil bagi Kanada, kami tidak ingin mereka menghentikannya,” kata Hillman.
Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada, Drs. Muhadi Sugiono, M.A, menuturkan, ujian terhadap ketahanan nasional berawal dari kemenangan Partai Demokrat yang menguasai Kongres AS. “Pergeseran peta kekuatan politik di Washington langsung melahirkan kebuntuan fiskal dan mendorong sikap hati-hati di kalangan investor global,”ucapnya.
Muhadi menuturkan, tingginya volatilitas pasar global turut memperberat langkah otoritas fiskal dan moneter di Tanah Air dalam menjaga laju perekonomian nasional. “Tekanan eksternal dari pasar global memperkuat langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke rentang 5,4–5,5 persen, turun dari target sebelumnya di kisaran 5,6–6,0 persen,”ucapnya.
Menurut Muhadi, koreksi target pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari fenomena two level game sebagaimana digagas pakar ilmu politik Robert Putnam. Lewat kerangka two level game, tekanan politik domestik di AS memaksa posisi tawar Washington dalam negosiasi internasional menjadi jauh lebih kaku. “Ketika negosiasi internasional Washington menjadi lebih kaku akibat tarik-menarik kepentingan domestik mereka, Indonesia sebagai mitra dagang mau tidak mau harus menanggung biaya ketidakpastian dari situasi di sana,” katanya.
Muhadi menjelaskan, beban ketidakpastian dari Washington rupanya tidak berhenti di sektor perdagangan dan pasar modal, melainkan kut merembet ke panggung geopolitik. Fragmentasi di tubuh Kongres AS turut melemahkan konsistensi komitmen Washington terhadap berbagai forum multilateral, termasuk Board of Peace (BoP) untuk Gaza.
Terbelahnya suara di Kongres membuat alokasi pendanaan maupun kepastian pengerahan pasukan AS di dalam BoP menjadi sangat fluktuatif. Goyahnya dukungan Washington sejalan dengan catatan pengamat hubungan internasional, Andrea Abdul Rahman, yang mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang keberadaan forum multilateral di tengah guncangan politik negara besar.
“RI perlu menghitung ulang apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama,” ungkapnya.
Muhadi menuturkan, pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap keanggotaan di berbagai forum internasional yang kelangsungan serta relevansinya terlalu bergantung pada stabilitas politik internal negara besar.
“Meninjau ulang keanggotaan di forum yang relevansinya bergantung pada stabilitas politik negara adidaya adalah langkah realis, bukan sekadar refleks diplomatik. Saya mengingatkan bahwa dinamika Pemilu Sela AS 2026 menjadi cermin nyata bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan jangka panjang,” tuturnya.
