Mabur.co – Kilas balik perang siber Indonesia vs Australia pada 2013 yang dipicu skandal penyadapan oleh negara tetangga. Kala itu, terungkap laporan bahwa intelijen Australia menyadap komunikasi Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat Indonesia. Situasi bahkan memanas hingga Presiden SBY menarik pulang Duta Besar Indonesia dari Australia.
Dilansir dari ABC Australia, Indonesia dan Australia pernah mengalami ketegangan diplomatik serius setelah terungkapnya operasi penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia. Skandal yang mencuat pada November 2013 tersebut mengungkap bagaimana badan intelijen Australia berupaya memantau komunikasi orang nomor satu di Indonesia. Operasi itu bahkan disebut berlangsung selama 15 hari pada Agustus 2009.
Australia memublikasikan dokumen rahasia hasil kebocoran Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Dokumen itu mengungkap aktivitas intelijen Australia melalui Defence Signals Directorate (DSD) yang memantau komunikasi telepon SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Pengawasan tersebut mencakup pengumpulan catatan panggilan untuk mengidentifikasi pihak yang berkomunikasi dengan SBY, disertai upaya memperoleh isi percakapan teleponnya.
Sejumlah pejabat lain juga masuk dalam daftar target, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Sri Mulyani. Pemerintah Indonesia merespons pengungkapan itu dengan menarik Duta Besar RI untuk Australia, menghentikan sementara kerja sama intelijen, dan meminta Canberra memberikan penjelasan resmi.
Tak hanya SBY saja, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan dirinya merasa menjadi sasaran penyadapan. Pengakuan tersebut disampaikan saat peresmian Sekretariat DPP Taruna Merah Putih di Menteng, Jakarta Pusat, pada Oktober 2024.
“Saya enggak punya ponsel lho, tahu enggak kenapa saya enggak punya ponsel? Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia,” ujar Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati tidak menyebutkan pihak yang melakukan penyadapan maupun menjelaskan secara terperinci kapan praktik tersebut berlangsung. Ia justru menceritakan kebiasaannya menghadapi situasi tersebut dengan nada berseloroh, termasuk pernah menghubungi pihak yang dicurigainya ketika merasa kesal.
“Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon, ‘halo, halo, sudah mulai sadapnya?’,” tuturnya.
Presiden ke-3 RI B.J. Habibie pernah terseret kontroversi setelah rekaman percakapannya dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib tersebar ke publik pada Februari 1999. Percakapan yang diduga berlangsung pada 10 Desember 1998 itu membahas pemeriksaan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam kasus dugaan korupsi, termasuk mengenai durasi pemeriksaan. Majalah Panji Masyarakat kemudian memublikasikan isi rekaman tersebut pada 24 Februari 1999 setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Publikasi rekaman itu memicu polemik karena percakapan Habibie dan Ghalib dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam mengusut dugaan korupsi Soeharto. Habibie kemudian memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan penyadapan, tetapi tidak secara terbuka membenarkan maupun membantah keaslian rekaman tersebut. Habibie menyebut, tindakan merekam dan membocorkan percakapan rahasia sebagai kejahatan, dengan mengatakan, “That is intellectual criminal acts.”
Dugaan penyadapan juga terjadi terhadap Presiden ke-7, Joko Widodo mencuat ketika ia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, yang menyebut adanya perangkat penyadap di rumah dinas Jokowi. Alat tersebut dilaporkan ditemukan di sejumlah ruangan, termasuk ruang makan, ruang tamu, dan kamar tidur, meskipun pihak yang memasangnya hingga saat ini belum pernah diketahui publik luas.
