Mabur.co – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak bisa menerima kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dianggap belum optimal.
Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pengelolaan dan perbaikan data tersebut.
Apalagi setelah dirilis data itu, banyak menimbulkan protes masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merogoh kocek sedalam Rp7 triliun untuk memperbaiki sistem desil yang terintegrasi di DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Ketidaksesuaian Data
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menuturkan, banyak ketidaksesuaian data administrasi DTSEN dengan situasi kondisi sosial ekonomi rill Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS (Badan Pusat Statistik) tahun ini ya,” jelasnya, dilansir Kompas.com, Kamis (27/8/2026).
Purbaya menuturkan, masih ada ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil KPM di lapangan. Sehingga pemerintah sampai menambah anggaran agar kualitas DTSEN lebih baik lagi ke depan sebesar Rp7 triliun.
“Persoalan desil memang kompleks, banyak aduan dari masyarakat di mana pengelompokan tak sesuai kondisi ekonomi sosial,” ucapnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, S.E., MRDM., Ph.D., menilai pemetaan kesejahteraan perlu semakin adaptif. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan.
“Aspek tersebut meliputi perbedaan daya beli antarwilayah, kerentanan ekonomi rumah tangga, dan penggunaan instrumen yang sesuai dengan tujuan kebijakan,” katanya, Kamis (27/8/2026).
Susilo menjelaskan, kebutuhan tersebut berkaitan dengan metode Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Sejumlah indikator dalam PMT dipilih karena relatif stabil. Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Namun, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dalam waktu singkat. Pendapatan dapat berubah. Seseorang juga dapat kehilangan pekerjaan atau memiliki tanggungan baru.
Biaya kesehatan yang muncul secara tiba-tiba juga dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga. Perubahan tersebut bisa terjadi setelah data dikumpulkan.
Desil Bukan Label Mutlak Ekonomi
“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat memang dapat dilihat melalui desil, tetapi tetap harus dipahami bersama kondisi lainnya. Dengan demikian, desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” tandasnya.
Susilo mengatakan, DTSEN merupakan basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi. Data tersebut digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara itu, desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Pemeringkatan tersebut menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi. Variabel tersebut antara lain kondisi perumahan, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar,” ucapnya.
Susilo mengatakan pula, kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan. Kepemilikan aset dan tabungan juga perlu diperhatikan. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan turut memengaruhi kondisi ekonomi.
Jenis pekerjaan dan utang juga menjadi faktor penting. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga perlu dilihat. Hal yang sama berlaku untuk akses terhadap pekerjaan yang layak.
Karena itu, satu angka desil belum tentu menggambarkan seluruh kondisi sebuah keluarga. Situasi ekonomi rumah tangga dapat berubah setelah data digunakan dalam proses pemetaan.
“Pendapatan sebenarnya hanya salah satu bagian dari kesejahteraan. Kita juga perlu melihat apakah keluarga memiliki aset dan tabungan, berapa banyak tanggungannya, apakah pekerjaannya tetap atau informal, apakah memiliki utang, serta bagaimana aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak,” ujarnya.
Menurut Susilo, kerentanan ekonomi juga perlu mendapat perhatian. Keluarga yang terlihat stabil dapat mengalami penurunan kesejahteraan ketika menghadapi guncangan ekonomi. Kehilangan pekerjaan dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang sama dapat terjadi ketika biaya kesehatan meningkat.
Jika perubahan tersebut belum tercermin dalam data, posisi desil keluarga bisa tidak lagi menggambarkan kondisi ekonomi secara aktual.
“DTSEN sudah menggunakan banyak variabel, tetapi pada akhirnya seluruh informasi tersebut menghasilkan satu angka. Kondisi lain seperti kerentanan ekonomi bisa saja belum sepenuhnya terlihat,” katanya.
Susilo menjelaskan, perubahan kondisi rumah tangga bukan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga penting dalam pemetaan kesejahteraan. Jumlah pengeluaran yang sama belum tentu menghasilkan daya beli yang sama. Tingkat harga dan kebutuhan masyarakat berbeda di setiap daerah.
“Dua keluarga yang kondisi ekonominya hampir sama bisa saja masuk ke desil yang berbeda hanya karena berada di sekitar batas kelompok. Selain itu, biaya hidup setiap daerah berbeda. Pengeluaran Rp4 juta di Jakarta belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan Rp4 juta di daerah lain,” tegasnya.
Susilo menilai, deflator spasial dapat menjadi salah satu pendekatan. Metode tersebut dapat membantu memperhitungkan perbedaan daya beli antarwilayah. Dengan cara tersebut, pengukuran kondisi ekonomi diharapkan lebih mencerminkan realitas masyarakat di setiap daerah. Perbedaan biaya hidup penting karena pemeringkatan desil bersifat relatif.
“Posisi sebuah keluarga dapat berbeda ketika kondisi ekonomi dan harga kebutuhan di wilayahnya juga berbeda,” katanya.
Desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu, angka desil tidak dapat langsung digunakan sebagai ukuran kekayaan atau kemiskinan.
“Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan menunjukkan seberapa kaya atau sejahtera keluarga tersebut. Misalnya, desil 10 berarti sebuah keluarga berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Namun, masuk desil 10 tidak selalu berarti keluarga tersebut tergolong kaya seperti yang dibayangkan masyarakat,” jelasnya.
Peringkat Kesejahteraan
Dalam DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 10 menunjukkan 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Pembagian tersebut membantu pemerintah melihat posisi relatif setiap kelompok masyarakat. Namun, kondisi ekonomi masyarakat tetap sangat beragam. Dua keluarga dengan kondisi hampir sama dapat masuk ke desil berbeda. Hal tersebut dapat terjadi jika posisi kedua keluarga berada di sekitar batas pemeringkatan. Karena itu, penggunaan desil perlu disesuaikan dengan tujuan kebijakan.
Instrumen untuk menentukan penerima bantuan sosial tidak selalu harus memiliki fungsi yang sama dengan instrumen pemetaan kesejahteraan secara umum.
“Pengukuran harus disesuaikan dengan tujuannya. Satu instrumen tidak harus digunakan untuk semua kebutuhan. Yang penting adalah memastikan indikator yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan,” jelasnya.
Menurut Susilo pula, pemetaan kesejahteraan juga perlu menggambarkan kemungkinan perubahan kondisi keluarga. Data tidak cukup hanya menunjukkan keadaan rumah tangga pada satu waktu.
Informasi mengenai tingkat kerentanan juga penting. Data tersebut dapat membantu pemerintah memahami keluarga yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan.
Pemutakhiran data dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih responsif. Pemerintah dapat lebih tepat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi. Kebijakan juga dapat disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Bagi Susilo, desil tetap memiliki fungsi penting dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat. Namun, angka tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari informasi sosial ekonomi yang lebih luas.
“Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” pungkasnya. ***
