Mabur.co- Ketika rakyat membunyikan klakson, apakah sebenarnya mereka protes? Klakson panjang yang dibunyikan serentak oleh para pengendara saat rombongan Presiden Prabowo Subianto melintas di Jakarta seharusnya tidak buru-buru dianggap sekadar tindakan tidak sopan kepada kepala negara. Justru sebaliknya, suara klakson itu layak dibaca sebagai alarm sosial.
Memang, presiden membutuhkan pengamanan. Rombongan kepresidenan tidak mungkin dibiarkan melintas tanpa sterilisasi jalur. Ada prosedur, ada protokol, dan ada pertimbangan keselamatan yang tidak bisa disepelekan.
Tetapi persoalannya bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya jalan ditutup. Persoalannya adalah, seberapa besar rakyat harus membayar harga dari sebuah protokol kenegaraan? Bagi pejabat, mungkin penutupan jalan hanya berlangsung beberapa menit.
Tetapi bagi masyarakat yang sedang mengejar masuk kerja, mengantar anak sekolah, mengejar jadwal, mencari penumpang, atau sekadar ingin pulang, beberapa menit di tengah kemacetan Jakarta bisa berubah menjadi puluhan menit, bahkan lebih. Dan ketika hal semacam ini terjadi berulang kali, frustrasi masyarakat tentu akan menumpuk.
Keresahan Publik
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, menilai aksi klakson serentak pengguna jalan saat iringan Presiden Prabowo Subianto melintas di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, mencerminkan keresahan publik yang dinilai belum sepenuhnya didengar pemerintah.
Menurut Athof, keresahan masyarakat salah satunya berkaitan dengan tekanan ekonomi.
“Saya menyoroti kewajiban membayar pajak, misalnya, di tengah biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai semakin membebani masyarakat,” ujarnya dilansir YouTube Tribunnews, Selasa (18/8/2026).
Yatalathof Ma’shum Imawan, menuturkan, pajak merupakan bagian dari kontrak sosial antara negara dan masyarakat.
“Kepercayaan publik dapat terganggu apabila pemerintah dinilai tidak memenuhi komitmennya kepada warga,” ucapnya.
Ekspresi Publik
Yatalathof Ma’shum Imawan, menilai, aksi klakson sebagai salah satu bentuk ekspresi publik untuk menyampaikan kritik secara spontan. Organisasi mahasiswa tersebut mengisyaratkan aksi kreatif serupa dapat digunakan dalam demonstrasi mahasiswa berikutnya.
”Saya berharap mahasiswa tidak hanya mengatasnamakan diri sebagai perwakilan masyarakat. Ia menilai mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang dapat bersama-sama menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan,” katanya.
