Mabur.co- Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting.
Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat sorotan tajam dari Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma’Ruf SE., M.Si. mengatakan, terkait dengan sensus ekonomi, mau mengambil data yang sifatnya primer.
Kejujuran Sangat Penting
Jadi, keterbukaan, kejujuran dari responden, masyarakat, pelaku usaha, perangkat lainnya menjadi sangat penting karena kebenaran data atau akurasi data, akan menjadi basis untuk pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, masyarakat lebih kita dorong untuk terbuka, lebih apa adanya dari data yang digali oleh sensus ekonomi.
“Hal yang mungkin masyarakat khawatir adalah ada ketidakpercayaan yang sebenarnya. Bahwa ketika dia mengungkap data nanti berimplikasi negatif. Enggak pada dia, contoh terhadap kewajiban pajak. Meskipun kewajiban pajak itu adalah suatu tanggung jawab sebagai warga negara. Tetapi kalau lihat perilaku negara yang koruptif, kemudian inefisiensi pada banyak hal, maka warga akan eman-eman ketika harus membayar pajak. Karena juga terhambur. Ada korupsi atau lebih tegasnya distrust,” katanya, saat diwawancarai via telepon, Selasa (30/6/2026).
Ahmad Ma’Ruf mengatakan pula, faktor yang menyebabkan ketidakterusterangan responden dalam sensus ekonomi ini salah satunya distrust atau ketidakkepercayaan pada pemerintah.
“Meskipun BPS memiliki metode bagaimana menggali, mengonfirmasi sehingga benar-benar data itu valid. Petugas pasti akan menggali, istilahnya ada check and balances untuk memvalidasi data primer,” katanya.
