Mabur.co – Presiden Prabowo Subianto kerap menuding orang-orang yang mengkritik dirinya maupun pemerintahannya, dengan sebutan “antek asing”, bagian dari negara asing, pembenci pemerintah, menerima bantuan asing, dan seterusnya.
Hal itu seolah-olah menyiratkan bahwa segala sesuatu yang berbau “asing” itu seolah-olah pasti buruk, pasti haram, tidak diizinkan oleh negara, dan sebagainya.
Namun menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, istilah “antek asing” yang sering disebut oleh Prabowo sejatinya hanyalah label yang sering digunakan pemerintah, termasuk di negara-negara “antek asing” lainnya, untuk menyerang publik yang kerap bersuara kritis terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Jadi istilah itu (antek asing) adalah resep dari para penguasa otoriter, untuk menghilangkan legitimasi kepada mereka yang kerap bersuara dan mengkritik pemerintah, terutama bagi masyarakat sipil yang berorganisasi di luar pemerintahan,” ungkap Bivitri, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (8/5/2026).
Lebih lanjut Bivitri mengatakan, pola ini adalah cara pemerintah untuk kill the messager (membunuh karakter penyampai pesan/pengkritik), atau menyerang si pengkritik secara personal, tanpa memperdebatkan substansi dari pesan yang disampaikan, seperti misalnya terkait MBG (Makan Bergizi Gratis), nilai rupiah melemah, dan seterusnya.
“Sebenarnya tuduhan “antek asing” itu diucapkan untuk mengacaukan narasi kita (publik). Jadi mereka (pemerintah) tidak membicarakan substansi kritiknya (pesan yang disampaikan) tapi langsung memberi label negatif kepada orang-orang yang mengkritik tersebut, salah satunya “antek asing” ini,” tambah Bivitri.
Bivitri pun menyarankan agar masyarakat tidak perlu takut apabila dicap sebagai “antek asing” oleh pemerintah atau aparat penegak hukum lainnya, ketika melakukan kritik terhadap negara.
Karena kenyataannya saja, pemerintah juga kerap menerima dana asing dari berbagai negara di seluruh dunia, yang tidak jarang juga dikorupsi oleh kalangan mereka sendiri. (*)
