Mabur.co- Sejak reformasi bergulir pada awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah mendorong inisiatif pengarustamaan gender di berbagai kementerian/lembaga negara, tetapi hasilnya belum sesuai harapan.
Salah satu alasannya kemungkinan besar karena mayoritas institusi pemerintah masih melanggengkan paham “ibuisme”, khususnya lewat organisasi kemasyarakatan Dharma Wanita Persatuan.
Ibuisme negara merupakan ideologi gender yang memosisikan istri sebagai pendamping suami sekaligus ibu rumah tangga yang salah satu tugas utamanya adalah mengurus dan membesarkan anak. Tugas utama tersebut dituangkan dalam Panca Dharma Wanita.
Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebelumnya disebut Dharma Wanita merupakan organisasi warisan Orde Baru yang menjadi bentuk upaya pemerintah melanggengkan nilai-nilai patriarki.
Menundukkan rakyatnya hingga unit terkecil, yaitu keluarga dan lebih khususnya lagi perempuan dalam sistem komando seperti dalam militerisme.
Kepala Pusat Studi Wanita, Universitas Gadjah Mada (UGM), Widya Nayati, mengatakan, salah satu alasan perempuan takut menikah dikarenakan masih banyak laki-laki yang belum memahami kesetaraan gender sepenuhnya.
“Masih banyak laki-laki yang cenderung betah dengan pemikirannya yang konservatif. Laki-laki dengan pikiran konservatif memiliki pandangan yang lebih tradisional tentang gender. Memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga,” katanya, Sabtu (28/2/2026).
Widya Nayati menjelaskan, dalam rangka mengkonstruksikan kerangka teoritis untuk menganalisis hal ini, merujuk pada konsep peng-ibu rumah tangga-an (housewifization).
Dalam konsep peng-ibu rumah tangga-an, perempuan dikotakkan menjadi ibu rumah tangga yang tergantung dan tidak produktif. Menyelesaikan pekerjaan domestik secara gratis.
Akibatnya menjadi terasing dan terpencil. Seperti atom tunggal, tidak terorganisasi, terampas dari kekuatan politik dan ekonomi, serta ditempatkan dalam posisi yang subordinat terhadap laki-laki.
Posisi subordinat perempuan yang ditempatkan lebih rendah dari laki-laki membuat perempuan terbelenggu dalam kurungan patriarki tak berujung.
“Perempuan yang telah menikah seolah dituntut untuk bisa mengemban semua peran yang ada dalam rumah tangga. Baik itu peran perempuan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai seorang istri. Belum lagi peran perempuan sebagai seorang anak yang masih harus mengurus kedua orang tuanya,” katanya.
Widya Nayati, menuturkan, dalam dinamika peran ganda perempuan yang tumpang tindih, perempuan nyatanya masih terus dituntut untuk menjaga penampilan dan bentuk tubuh mereka.
Padahal realitasnya perempuan-perempuan yang telah menikah dan memiliki anak masih sangat sulit untuk mengatur waktu makannya sendiri.
Kondisi demikian biasanya lebih dominan terlihat di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Beda halnya dengan masyarakat menengah ke atas, tentu hal semacam ini amat jarang ditemukan.
“Posisi perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga di era modern ini nyatanya masih mengalami gejolak dinamika tak berujung. Batas antara tuntutan terhadap perempuan dan hak atas otonomi tubuh perempuan sebagai seorang individu pun sudah semakin mengabur.
Klimaks dari berbagai macam tuntutan yang diterima oleh kaum perempuan di era modern ini menciptakan sebuah pemberontakan terang-terangan,” katanya. ***
