Kebijakan Work from Home atau WFH segera diberlakukan pemerintah. Ketok palu sudah dilakukan. Tak ada yang bisa membantah.
Kalau menggerutu boleh karena tidak ada undang-undang yang melarang warganya untuk menggerutu.
Kenapa menggerutu? Begitu pertanyaannya. Kalau WFH dengan alasan penghematan energi, mengurangi jatah orang pergi ke kantor, kenapa tidak sekalian dirintis saja penerapan negara digital?
Sistem AI juga memungkinkan untuk mewujudkan totalitas pemerintahan digital. Jadi sistem itulah yang menjadi pelayan masyarakat. Banyak pegawai bisa dirumahkan.
Tapi mungkin karena Indonesia itu negara malu-malu kucing, maka kebijakan yang lahir sering terasa kurang solutif. Padahal di era kini pemerintahan digital sangat mungkin.
Bahkan juga bisa mengurangi polusi udara, sampah, atau apa pun karena banyak pegawai bekerja selalu dari rumah.
Jadi WFH bukan hanya menjadi ajang pamer gemoy kebijakan. Kalau memang mau penghematan apa pun harus sekalian total, menyeluruh.
Jadi jalan-jalan juga akan relatif sepi karena lebih banyak orang bekerja di rumah. Setidaknya hal itu juga akan mengurangi stres karena pegawai akan punya waktu banyak bercengkerama dengan keluarganya.
Sebab alangkah sial jika pegawai lebih banyak berurusan dengan administrasi kantor sementara keluarga lebih banyak terabaikan.
Lebih baik jika pegawai sehat mentalnya dan keluarganya juga bahagia. Tapi ini hanya sisi lain dari idealisasi yang tidak perlu diamini juga.
Apalagi di Indonesia kebijakan apa pun pasti punya lawan untuk debat, karena sebagai kebijakan sebagaimana manusia, tidak terlahir untuk membahagiakan semua orang.
Begitu juga negara. Ternyata tidak terlahir untuk membahagiakan seluruh rakyat. Hahaha… ***
