Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) itu salah arah sejak dalam pikiran. Tak cuma top down dan militeristik. Dia juga mahal, sangat mahal, dan belum tentu efektif untuk pengembangan koperasi.
Lebih dari itu, KDMP dikembangkan dengan cara mencederai hal yang paling dasar dari prinsip koperasi itu sendiri: partisipasi. Dia juga dibangun dengan menciptakan musuh, yakni warga desa yang diklaim mau dibantu, yang dana desanya disunat tanpa musyawarah dengan mereka.
Bantuan/intervensi negara tidak serta-merta harus ditolak. Inisiatif dari atas tidak harus berwatak top-down. Pemerintah memang bisa menjadi katalisator pengembangan ekosistem koperasi yang sehat.
Bentuk Kader Koperasi Militan
Tapi, coba bayangkan kalau begini. Bayangkan jika ini dimulai dengan pendidikan koperasi terlebih dulu: membentuk kader-kader koperasi yang militan.
Pemerintah bisa memanfaatkan Ikopin (Institut Manajemen Koperasi Indonesia), misalnya, namun dengan syarat koreksi hampir total dan radikal terhadap kurikulumnya.
Pemerintah juga bisa membantu mengembangkan pendidikan non-formal perkoperasian dengan memanfaatkan koperasi yang sudah ada.
Pendidikan perkoperasian itu tak cuma mengajarkan ketrampilan bisnis-manajemen dan kewirausahaan. Tapi juga memperkuat ideologi koperasi.
Para peserta didik tahu mana koperasi yang benar dan mana koperasi abal-abal. Mereka paham apa nilai-nilai koperasi yang harus ditegakkan.
Taruhlah bikin target untuk mencetak kader koperasi seperti itu sebanyak 10.000 orang dalam 2 tahun. Dana untuk pendidikan seperti itu tidak akan sampai puluhan triliun rupiah.
Bikin daftar koperasi bagus yang sudah ada sekarang. Dukung dan perkuat mereka untuk bisa memperluas bisnisnya, termasuk menjadi penyalur barang subsidi seperti rencana pemerintah.
Jika tidak cukup, bikin proyek percontohan. Pemerintah juga bisa bikin pilot project koperasi baru dengan mengerahkan kader yang sudah dididik. Taruhlah 800 koperasi: itu hanya 1% dari target ambisius 80.000 koperasi di semua desa.
Ini lebih hemat. Tak perlu bikin gedung Rp1,5 miliar dan tak perlu impor truk. Mulai dari apa yang ada dengan fasilitas sederhana.
Dari pilot project akan ditemukan lesson learned, pelajaran praktik baik dan kemungkinan koreksi untuk menyempurnakannya.
Manfaatkan benar-benar potensi desa yang sudah ada: work with what we have. Tiap desa bisa punya koperasi berbeda-beda dengan bisnis yang beragam berdasar potensi terkuatnya.
Dorong kampus untuk membantu warga desa mengidentifikasi potensi, menciptakan nilai tambah hasil pertanian, dan memperkuat keterampilan pemasaran.
Dokumentasikan praktik baik yang bisa ditiru dan direplikasi di tempat lain.
Jika ada manfaat nyata dari koperasi, masyarakat akan meniru praktik itu tanpa dipaksa dan didorong oleh tentara.
Jalan ini lebih murah dan lebih punya peluang untuk sustainable dalam jangka panjang karena memiliki fondasi yang kuat.
Jalan ini bahkan lebih simple.
Koperasi itu pertama-tama tentang manusia. Bukan tentang modal, uang atau gedung dan mobil.
Koperasi itu tentang kumpulan orang untuk mengerahkan kreativitas, inovasi dan imajinasi demi tujuan bersama. Bukan kerumunan manusia yang tunduk dan membebek ala militer.
Jika cara yang lebih murah, simpel dan fundamental ini ditolak, maka ada yang keliru dari motif pemerintah.
Kita layak bertanya: apa sebenarnya yang mau dilakukan pemerintah, dan untuk tujuan apa? ***
(Farid Gaban, Pengurus Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru)
