Mabur.co – Pemerintah RI terus mendorong lahirnya film-film berlatar sejarah yang mampu memperkenalkan kembali nilai perjuangan, persatuan, dan kebangsaan kepada generasi muda.
Hal itu salah satunya dilakukan Kementerian Kebudayaan lewat Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Indonesia 2026.
Lewat program ini Pemerintah akan mendanai produksi film yang berfokus pada peristiwa-peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945–1950.
Mengusung tema “Menyulam Ingatan, Merawat Kebangsaan: Menghidupkan Peristiwa Sejarah 1945–1950 dalam Sinema Kontemporer”, program ini dibuka bagi rumah produksi, komunitas film, hingga sineas independen yang memiliki pengalaman dalam produksi film.
Peran Strategis Film
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai film memiliki peran strategis sebagai media yang mampu menjangkau masyarakat luas sekaligus menjadi sarana edukasi sejarah. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak kisah penting pada masa awal kemerdekaan yang belum banyak diangkat dalam perfilman nasional.
“Film adalah produk budaya yang memiliki platform yang sangat baik untuk menghadirkan edukasi sejarah sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan kebangsaan kepada masyarakat,” ujarnya dikutip dari rilis resmi yang diterima Mabur.
Ia menjelaskan, periode 1945 hingga 1950 bukan hanya dipenuhi pertempuran fisik melawan penjajah, tetapi juga perjuangan melalui jalur diplomasi, ekonomi, pers, hingga gerakan seni dan kebudayaan.
Beragam cerita tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi karya sinema dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan bagi penonton masa kini.
Meski memberi ruang kreativitas kepada para pembuat film, Kementerian Kebudayaan menegaskan bahwa setiap karya tetap harus berpijak pada fakta sejarah.
Karena itu, proses pengembangan skenario nantinya akan melibatkan para sejarawan dan budayawan agar keseimbangan antara kreativitas dan akurasi sejarah tetap terjaga.
Direktur Film, Musik, dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan produksi. Peserta yang lolos juga akan mendapatkan pendampingan sejak tahap pengembangan skenario, konsultasi sejarah, hingga proses produksi bersama para praktisi perfilman.
“Kami ingin memastikan karya yang dihasilkan tidak hanya kuat dari sisi artistik, tetapi juga memiliki landasan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Mekanisme Sayembara Terbuka
Program ini sendiri nantinya akan diselenggarakan melalui mekanisme sayembara terbuka. Peserta wajib mengikuti sejumlah tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, penilaian proposal, presentasi proyek (pitching), penetapan penerima bantuan, pengembangan proyek, hingga proses produksi dan monitoring.
Tahun ini sayembara dibagi dalam dua kategori, yakni film panjang berdurasi minimal 75 menit dan film pendek berdurasi 15–30 menit.
Untuk kategori film panjang, peserta diberi kebebasan mengembangkan cerita mengenai tokoh, peristiwa, maupun dinamika sosial pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Sementara itu, kategori film pendek akan berangkat dari sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditentukan sebagai titik awal pengembangan cerita.
Beberapa di antaranya adalah Peristiwa Rengasdengklok, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya 10 November, Agresi Militer Belanda, Gerilya Jenderal Soedirman, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), hingga perjuangan diplomasi dan ekonomi pada awal berdirinya republik.
Pendaftaran Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Indonesia 2026 ini akan dibuka mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026.
Selain memperoleh dukungan pendanaan, peserta yang terpilih juga akan mendapatkan pendampingan dari sejarawan, budayawan, penulis skenario, produser, dan profesional perfilman selama proses pengembangan hingga produksi film.
Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak karya sinema yang mengangkat sejarah Indonesia dengan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda, sekaligus memperkaya khazanah film nasional bertema kepahlawanan.
