Mabur.co- Di tengah dinamika sosial dan politik yang sedang menghangat, Indata Komunika Cemerlang menyelenggarakan acara bedah buku #Reset Indonesia bertajuk Gagasan tentang Indonesia Baru, karya Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu.
Acara ini bertujuan untuk membedah gagasan kritis mengenai transformasi besar yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan.
Bedah buku ini digelar di Masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (10/8/2026) menghadirkan Farid Gaban (Penulis Buku #Reset Indonesia), Dandhy Laksono (Penulis Buku #Reset Indonesia), dan Zainal Arifin Mochtar (Pakar Tata Negara).
Zainal Arifin Mochtar (Pakar Tata Negara dua dari kiri). (Foto: Setiaky A Kusuma)
Sejak awal, diskusi langsung pada persoalan yaitu mengapa tetap menulis buku, padahal sudah ada film?
Pertanyaan itu menjadi pintu masuk ke pembacaan yang lebih serius mengenai relasi antara pengetahuan, imajinasi dan arah bangsa.
Dandhy secara tegas menjelaskan bahwa film hanya mampu memotret apa yang kasat mata. Visual memberitahu apa yang terjadi, tetapi tidak mampu menampung keresahan, kegelisahan, dan imajinasi masa depan.
Masalah Terbesar Paradigma
“Masalah terbesar Indonesia bukan visual, tetapi paradigmatik,” ujarnya.
Buku, menurutnya, memaksa pembaca masuk pada ruang perenungan yang tak bisa diwakili kamera. Bahkan ruang untuk membayangkan apa yang seharusnya terjadi.
Ia kemudian membacakan prolog buku itu, sebuah gambaran sederhana tentang mimpi yang justru terasa mustahil di Indonesia.
“Pernahkah kita membayangkan minum air langsung dari keran? Bukan dari botol Nestlé, bukan dari galon, tapi cukup buka keran dan minum. Sebuah hal remeh di banyak negara, namun terasa seperti utopia di negeri ini Indonesia,” katanya.
Dandhy mengatakan, secara sederhana di tempat lain menjadi mustahil di sini. Sementara hal-hal yang tak masuk akal di negara lain justru dianggap wajar di Indonesia.
Misalnya wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Ada yang salah dan kesalahan itu bukan satu dua, tetapi sistemik,” tegasnya.
Dandhy mengatakan, Reset Indonesia bukan sekadar buku laporan perjalanan atau kritik sosial. Ia adalah seruan keras bagi bangsa ini untuk berhenti hidup dalam ilusi kemajuan.
Melihat Realitas dengan Jujur
Buku ini mengajak masyarakat untuk melihat realitas dengan jujur, menelusuri kembali akar masalah.
“Membangun imajinasi baru tentang Indonesia sebuah bangsa yang tidak menjadikan hal sederhana sebagai kemewahan dan tidak membiarkan hal tak masuk akal menjadi kewajaran,” ucapnya.
Jurnalis senior Farid Gaban menilai, Indonesia memerlukan perubahan mendasar yang ia sebut sebagai “reset”, bukan sekadar “restart” seperti memulai ulang komputer.
“Restart itu cuma mematikan dan menghidupkan kembali komputer kita. Kalau reset itu kita termasuk membenahi lagi, mengatur ulang, termasuk software-nya dan apakah hardware-nya juga harus diubah,” ujarnya.
Farid mengidentifikasi kerusakan multidimensional yang terjadi di Indonesia, mulai dari kerusakan alam yang makin parah, konflik kepemilikan lahan yang meluas, ketimpangan ekonomi yang membesar, hingga pendekatan keamanan yang represif.
“Kita mengalami kerusakan kebijakan publik yang mencerminkan kerusakan politik. Ada hukum, ada politik, secara ekonomi juga. Itu yang kami lihat. Makanya tidak cukup untuk di-restart, tapi harus di-reset,” tegasnya.
Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, ada beberapa hal yang harus dibayangkan ketika membawakan acara bedah buku.
Yang pertama, sebenarnya negara itu memang bukan organ yang netral. Jadi jangan dibayangkan negara itu netral.
“Ada teori dalam perumusan negara yang dijelaskan soal paradoksal negara itu, paradoksal dalam negara. Paradoksal dalam negara itu begini ceritanya. Jadi apa tujuan sebuah negara untuk merdeka? Karena the right of self determination dan mau menentukan nasibnya sendiri mengurus warganya sendiri, itu semua cita-cita negara kita merdeka. Tapi ada semacam paradoks bahwa semua itu bisa terjadi,” ucapnya.
Zainal Arifin mengatakan, kalau membaca Undang-Undang Dasar maka akan melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
“Tapi kok bisa atas dasar itu negara kemudian melanggar hak-hak asasi untuk mewujudkan tujuan negara. Itulah terjadi di sana dalam kasus PT. PSM, alasannya adalah demi mengurus warga negara, demi memajukan kesejahteraan umum, kami akan buat yang namanya PSM. Anda yang menolak akan kami gilas, Anda yang menolak akan kami tahan, Anda yang menolak kami gusur, Anda yang berdemo akan kami tangkapin. Itu jadi kayak paradoks. Lah, katanya Anda mau mengurus kami, tapi kok atas dasar mengurus kami, Anda malah mengabaikan hak-hak kami. Atau pindah batas kami. Itu yang disebut dengan paradoks kedaulatan, sampai sekarang perdebatan soal ini, panjang juga soal negara,” ucapnya.
Zainal Arifin mengatakan lagi, apa batas negara boleh melakukan pemaksaan itu?
“Kalau membaca misalnya undang-undang soal perampasan tanah untuk kepentingan negara, itu Anda akan lihat bagaimana kemudian tanah tidak dirampas, uangnya dititipkan konsinyasi ke pengadilan, Anda yang menolak dititipkan saja di pengadilan. Silakan menolak. Anda bisa bayangkan betapa paradoksnya negara ini. Anda bayangkan negara mau mengurus kita.
Saya merasa, yang sama atas dasar mau mengurus itu, dia bebas Anda mau macam-macam? Kan itu satu tuh. Anda harus membacanya dengan paradigma ini. Yang kedua, kalau Anda melihat kebijakan, maka Anda membayangkan harusnya dua hal sekurang-kurangnya. Imajinasi sebuah kebijakan, plus bagaimana partisipasi sebuah kebijakan di kita kebanyakan bermasalah di dua level ini,” ucapnya.
Imajinasi Negara Mangkrak
Menurut Zainal Arifin, imajinasi negara seakan-akan seringkali tidak cukup. Imajinasi negara seperti mangkrak di tempat yang tidak semestinya.
“Sederhana saja misalnya ketika Anda bicara perang Iran sama Amerika itu kan sudah gila-gilaan, Bayangkan, Iran pakai drone, dia kan terbang gitu, sudah enggak ada perang darat itu. Tapi kok bisa imajinasi negara itu adalah menambah tentara sampai 1 juta orang sampai 2029. Menambah kodam di seluruh daerah, betulkah itu berguna? Mungkin negara merasa berguna, tapi kan kita bisa berdebat soal imajinasi,” katanya.
Zainal Arifin kembali mengatakan, bagaimana imajinasi pertahanan Indonesia?
“Lah wong orang bikin mobil kita bikin keripik. Padahal Iran bisa bertahan dengan drone harganya Rp230 juta. Satu biji. Dia bisa bertahan bikin sampai jumlahnya 100.000.000. Dia seram-seram ajalah. Pakai drone yang sama kayak ini. Kita masih berimajinasi selalu membangun menambah jumlah pasukan sampai 1 juta. Emangnya nanti kurang mudarat dan itu terbukti kan, ternyata nambah itu sebenarnya untuk hal-hal yang lain,” ucapnya.
Sebenarnya, menurut Zainal Arifin, partisipasi dan aspirasi itulah yang membedakan negara demokrasi dengan nondemokrasi.
“Coba pikir apa yang membedakan negara demokrasi dan non-demokrasi? Kalau negara non-demokrasi bikin kebijakan itu sama, dia bikin undang-undangnya, dia bikin risetnya. Sama persis, enggak ada bedanya. Tapi yang membedakan apa negara demokrasi dengan partisipasi? Aspirasi biasanya kebijakan itu partisipasi dan aspirasinya yang ditinggikan. Kenapa begitu? Karena dalam demokrasi kedaulatan tidak pernah pindah dari kita. Itu siapa yang bilang? Pasal 1 Undang-Undang Dasar kedaulatan ada di tangan rakyat dan saya pun begitu teori kedaulatan itu tidak pernah pindah,” ucapnya.
Di mata Zainal Arifin, ada jargon yang seringkali dilakukan untuk membelokkan yang asli. Yang heboh-heboh belakangan, Prabowo adalah pemimpin sosialisme. Hal ini seperti digembleng belaka. Jargon sosialisme. Padahal dalam bahasa sederhana bisa melihat, ini bukan soal sosialisme. Ini adalah kapitalisme negara.
“Secara sederhana nih ya, sederhananya nih. Nanti Anda bisa baca buku dan bisa berdebat lebih panjang. Apa beda kapitalisme negara dan sosialisme? Kapitalisme negara itu tetap yang terjadi adalah akumulasi. Cuma akumulasinya sekarang adalah negara. Pelakunya adalah negara. Iya kan? Yang akumulasi modal itu adalah negara. Makanya, negara pelakunya negara yang mengerjakannya,” katanya.
Sedangkan sosialisme bicara soal distribusi. Tidak bicara soal akumulasi. Yang dirasakan adalah distribusi. Bagaimana berdistribusi kepada rakyat. Dari dua level itu saja mudah membaca KDMP, tidak mungkin ada produk sosialisme. Ini adalah produk kapitalisme negara. Kalau negara mau apa? Yang bekerja, apalagi kalau bicara sosialisme kerakyatan, pasti harus tumbuh dari bawah.
“Saya lihat seringkali ada jargonisme yang dibuat oleh negara. Ya, jadi negara membungkusnya dengan itu jargon. Kalau Anda melawan itu Anda dikatakan agen korupsi. Kalau Anda tidak suka pada itu Anda dibilang agen korupsi. Anda mengkritik itu Anda dibilangin orang pintar yang tidak ingin kuliah dan tidak bisa maju,” katanya.
Harusnya Negara Memfasilitasi
Di mata Zainal Arifin, buku yang dibahas adalah awalan membuka ruang-ruang yang harusnya negara memfasilitasi.
“Misalnya Kementerian Pendidikan harusnya bedah buku ini. Karena mestinya kalau dia mau bicara soal pemberdayaan, berpikir dan diskursus yang terbuka, supaya kita bisa mencari jalan keluar yang baik, ya bedah buku itu,” katanya.
Zainal Arifin mengingatkan jangan sampai buku ini menjadi azab.
“Jangan mau ditutup diskursusnya, jangan mau ditutup untuk tidak berisik, teruskan berisik karena lagi-lagi posisi ini penting,” pungkasnya.
