Kepongahan Donald Trump akhirnya dilegalisasi. Ada 35 negara yang meratifikasi Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian di Gaza Palestina. Palestina tidak masuk, tetapi Israel dan Indonesia aktif sebagai anggota. Harus menyetor 16,8 triliun, apa yang bisa dipetik Indonesia?
Pilar Politik Luar Negeri Kita
Jauh-jauh hari founding parents kita telah menggariskan politik luar negeri kita bebas dan aktif. Clear dan tegas, Preambule kita menulis “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Kurang visioner apa para pendiri bangsa ini, merancang sebuah negara dengan filosofi yang tidak saja berdimensi peradaban tetapi menempatkan harkat kemanusiaan sebagai ujung perjuangan.
Tiga hal bisa dielaborasi. Pertama, kemerdekaan. Lama dijajah bangsa asing menyadarkan para pendiri bangsa untuk menekankan esensi kemerdekaan sebagai fondasi hubungan antar negara.
Bila Agustus 1945 Bung Karno cs sudah menerakan visi itu, PBB baru Oktober 1945 mendeklarasikannya. Artinya, kualitas pemikiran para Bapak Bangsa kita melampaui sekat nusa dan negara.
Kedua, perdamaian abadi. Konstelasi politik akan bisa langgeng dan berkelanjutan selama kemerdekaan diakui dan dihormati bersama. Itu selain sesuai konvensi internasional juga menjamin satu sama lain tidak saling serobot.
Hanya dengan menghargai dan menghormati kemerdekaan suatu bangsa, sebuah negara akan mampu merajut diplomasi berdasar kesetaraan.
Ketiga, keadilan sosial. Ketimpangan dunia telah terbaca para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.
Suatu negara yang kaya sumber daya tetapi bisa dieksploitasi bangsa lain karena ketiadaan penghargaan atas esensi kemerdekaan. Ketidakadilan sosial terjadi dan itu adalah musuh bersama sampai kapan pun.
Dalam ketiga pilar hubungan luar negeri itu, kita menimbang nasib rakyat Palestina. Bung Karno dan para diplomat kita berada di garda depan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Secara khusus nasib mereka dibahas dalam Konferensi Asia Afrika 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung.
Kita selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum dunia manapun. Mereka sejak awal juga mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kita.
Para diplomat kita termasuk kampiun jika membantu perjuangan Palestina. Tidak saja era Soekarno tetapi juga Soeharto. Gejala pergeseran sikap luar negeri, setidaknya mulai mengambang, justru ketika era reformasi.
Politik bebas aktif kita membentur realita, dominasi AS menguat atas konstelasi politik Jazirah Arab. Bahkan, mereka terang-terangan berdiri di belakang Israel, hal yang mestinya menjadi warning mengingat Indonesia tak memiliki hubungan dengan Israel.
Deviasi Politik Luar Negeri
Dalam konteks pemikiran di atas, dengan mempertimbangkan riwayat perjuangan para diplomat kita atas Palestina, kita bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui kanal Sekretariat Negara jelas dikatakan, “Israel-pun harus dijamin keamanannya baru kita bisa dapat perdamaian”. Fakta sejarah kasat mata terlihat, Israel secara brutal mencoba menganeksasi Palestina bertahun lamanya.
AS ada di belakangnya, negara-negara Arab bagai “munyuk kedolop“, tidak bisa berkutik di hadapan Israel dan AS. Lalu, pemimpin kita seolah menegasikan itu semua?
Lalu, bagaimana Presiden harus mempertanggung jawabkan pada bangsa, yang notabene mayoritas muslim dan menentang Israel, soal keterlibatannya dalam “Proyek Trump”?
Di saat nasib rakyat dihantam bencana alam, jutaan guru kurang diperhatikan gajinya, anggaran transfer dikurangi bahkan ditunda pembayarannya, atau rusaknya hutan serta fasilitas pendidikan, dana sebesar 16,8 triliun diberikan begitu saja pada dewan bikinan Trump?
Mengapa pemimpin kita takut berkata “Tidak!” pada AS sebagaimana halnya Prancis, Norwegia, Slovenia dan Swedia?
Saat politik luar negeri kita mengalami deviasi, taruhannya bukan Presiden Prabowo sendiri, tetapi juga nasib bangsa ini.
Trump sudah abai pada PBB, keluar dari WHO dan politik luar negerinya tak lagi menempatkan prinsip equal tetapi demi keuntungan dalam negerinya semata. Lalu, kita suka rela membantunya?
DPR harus mengundang Presiden untuk mempertanggung jawabkan kebijakannya, terkait Gaza dan Palestina serta penggunaan anggaran yang tak kecil, yang jelas tidak bijak.
Dalam setahun Presiden melakukan lawatan ke luar negeri sebanyak 32 kali di 22 negara! Apakah itu bagian upaya mengatasi masalah dalam negeri atau ada agenda lain? Rakyat, yang mayoritas muslim, perlu bertanya mengingat kita di ambang perang dunia.
Bila Presiden sering berkata, “Siap mati membela rakyat”, atau mendaku diri sebagai seorang ksatria, bisa jadi kini saatnya.
Rakyat mungkin akan berada di belakangnya, siap mati membela kehormatan dan kedaulatan. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. ***
