Mabur.co – Peta persaingan sosok-sosok yang bakal ambil bagian dalam pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 dipastikan akan berlangsung dalam dinamika yang menarik.
Sejumlah tokoh alim ulama, baik yang masih berusia muda maupun senior dikabarkan akan bersaing untuk memperebutkan kursi pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di tanah air tersebut.
Gus Kikin
KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Gus Kikin yang juga merupakan cicit langsung dari salah satu pendiri (muassis) Nahdlatul Ulama KH M Hasyim Asy’ari juga dipercaya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng kedelapan yang melanjutkan kepengasuhan Pesantren Tebuireng sesudah KH Solahudin Wahid (Gus Solah) yang meninggal dunia pada 2020 silam.
Sebelum mengabdikan diri kepada dunia pesantren maupun jam’iyah, Gus Kikin tercatat pernah menggeluti dunia manajemen pelayaran, dan menjadi Kepala Cabang Kota Cilegon perusahaan Djakarta Lloyd pada 1988.
Gus Kikin juga dikenal sebagai pengusaha di bidang minyak dan gas bumi, pemilik PT Energi Mineral Langgeng (EML), sebuah perusahaan migas nasional yang diberi amanat mengelola South East Madura Block meliputi wilayah Sumenep dan Situbondo.
Gus Kikin memiliki visi yang menonjol, yakni penekanan terhadap panduan dasar dan pemikiran atau Qanun Asasi yang telah disusun oleh KH M Hasyim Asy’ari sebagai dasar yang paling penting dalam menjalani kehidupan organisasi NU.
Gus Rozin
KH Abdul Ghaffar Rozin KH Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin adalah putra Rais Aam PBNU periode 1999-2014 KH MA Sahal Mahfudh.
Ia juga saat ini dipercaya untuk memegang amanah sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah masa kepemimpinan 2024-2029.
Sebelumnya, Gus Rozin telah malang melintang dan aktif dalam berbagai organisasi underbouw NU, seperti PP IPNU, GP Ansor, Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, RMI PWNU Jawa Tengah, RMI PBNU hingga masuk dalam struktur PBNU sebagai Katib Syuriyah.
Selain aktif di lingkungan NU, Gus Rozin juga pernah mengemban berbagai amanah di tingkat pemerintahan.
Ia pernah menjadi Anggota Dewan Ketahanan Pangan Nasional periode 2017-2020, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Keagamaan Dalam Negeri pada 2017-2019, serta anggota Tim Komunikasi Sosial Kementerian Sekretariat Negara RI pada 2019.
Sejak 2020, ia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat. Di samping itu, ia juga dipercaya sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Dewan Pengarah Badan Arbitrase Syariah Nasional, serta Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia.
Gagasan yang dibawanya antara lain penguatan pesantren, kemandirian jam’iyyah serta penguatan struktur NU hingga tingkat akar rumput.
Tak hanya itu, ia juga membawa rencana untuk membawa NU dapat berperan lebih jauh lagi, yakni sebagai katalisator ekonomi di Indonesia.
Gus Zulfa
Selain itu, KH Zulfa Musthafa adalah satu dari sekian ulama yang memiliki latar belakang intelektualitas yang cukup menjanjikan.
Pada 25 September 2024, Zulfa tercatat menerima gelar doktor honoris causa di bidang Ilmu Arudl Kesusastraan Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
Garis keturunan ibundanya terkoneksi langsung dengan Syekh Nawawi al-Bantani, ulama besar Nusantara yang masyhur. Ia juga merupakan keponakan KH Ma’ruf Amin, salah satu ulama sepuh sekaligus Wakil Presiden RI ke-13.
Tercatat, ia pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Fatwa BPJPH Kementerian Agama, Wakil Ketua Umum PBNU, Wakil Majelis Pertimbangan MUI Pusat, Sekjen MUI DKI Jakarta, Mutasyar PBNU, hingga Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Visi yang dibawanya bahwa pengurus NU harus memiliki dua kapasitas sekaligus, yakni memahami agama secara mendalam dan emiliki kepekaan terhadap kemaslahatan masyarakat.
Menurut dia, NU perlu memberi ruang kepada para kader yang dapat memusatkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh kepada kepentingan jam’iyah. Adapun kader yang saat ini mengemban amanah di pemerintahan maupun partai politik sebaiknya tetap fokus menjalankan tanggung jawab masing-masing.
Calon Ketua Umum PB NU lainnya adalah KH Muhammad Yusuf Chudlori atau yang kerap disapa Gus Yusuf, dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
Ia juga sempat dikenal sebagai politikus kawakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PKB Jawa Tengah.
Visi yang dibawa olehnya bila terpilih sebagai Ketua Umum PBNU antara lain adalah pemulihan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola serta pengembangan pendidikan pesantren hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Gus Salam
Ada pula calon lain yaitu KH Abdussalam Shohib, ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang. Gus Salam juga merupakan cucu langsung dari salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri.
Gus Salam mengenyam pengalaman organisasi yang matang, yakni pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa NU, Katib PBNU pada masa kepemimpinan KH Said Aqil Siradj, hingga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU sebelum mengundurkan diri.
Pria kelahiran Bangkalan, Madura pada 1977 tersebut mengaku bila dirinya menerima amanah sebagai Ketua Umum PBNU, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah dengan membangun rekonsiliasi yang berjalan secara keseluruhan lewat forum silaturahmi dengan melibatkan para masyayikh maupun segenap elemen NU.
Wakil Ketua Komisi Organisasi, Asrorun Niam, menyampaikan bahwa mekanisme pertama adalah ketua umum dipilih secara langsung melalui musyawarah tanpa pemilihan.
“Mekanisme kedua adalah ketua umum dipilih oleh AHWA jika mekanisme pertama tidak tercapai,” ujar Niam dilansir Tempo, Minggu (30/8/2026).
Niam mengatakan, mekanisme ketiga adalah ketua umum dijaring melalui suara pemungutan suara oleh peserta muktamar. Namun, peserta memilih sebanyak-banyaknya lima calon yang memenuhi syarat.
“Jadi kalau aturan sebelumnya memilih satu calon, ini memilih lima,” katanya.
Niam menjelaskan, mekanisme keempat adalah hasil pemilihan lima ketua umum diambil lima besar untuk menjadi calon ketua umum.
“Kemudian, lima besar calon itu diserahkan dan dipilih oleh AHWA. Mekanisme kelima adalah calon ketum yang dipilih AHWA harus menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih,” katanya.
