Mabur.co – 214 tahun silam tepatnya pada 29 Juni 1812, Pangeran Notokusumo yang merupakan putra Sri Sultan HB I, dinobatkan oleh Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, sebagai Pangeran Merdika di dalam Keraton Yogyakarta.
Pangeran Notokusumo yang juga merupakan adik tiri Sri Sultan HB II diangkat sebagai Raja Kadipaten dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam I. Sebagai raja ia diberi hak mengelola wilayah otonom, hak memungut pajak, serta hak pewarisan takhta secara turun-temurun.
Adanya perjanjian politik antara Raffles dengan Paku Alam I itu pun menandai berdirinya Kadipaten Pakualaman dan menjadikan Kerajaan Mataram Islam secara resmi terbagi menjadi empat kerajaan kecil, yakni Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman.
Menurut Suhatno, Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, pengangkatan Pangeran Notokusumo sebagai Pangeran Merdika merupakan bentuk penghargaan pemerintah Inggris atas jasanya membantu Inggris ketika menyerbu Keraton Yogyakarta pada 1812.
Dalam kontrak politik itu, pemerintah Inggris berjanji memberikan tanah seluas 4.000 cacah kepada Paku Alam I secara turun-temurun. Tanah tersebut diambil dari wilayah milik Kasultanan Yogyakarta sebagai bentuk kompensasi politik sekaligus penegasan berdirinya Kadipaten Pakualaman.
BACA JUGA : Grigondo Makam Raja-raja Kadipaten Pakualaman di Bumi Adikarto
Pada masa itu, ukuran cacah bukan sekadar satuan luas tanah seperti hektare, melainkan satuan administrasi agraria di Jawa yang mengacu pada jumlah keluarga atau rumah tangga petani yang menggarap lahan sekaligus menjadi dasar penarikan pajak.
Selain memperoleh wilayah kekuasaan, KGPA Paku Alam I juga menerima tunjangan bulanan sebesar 750 real serta memperoleh hak membentuk sebuah legiun atau pasukan bersenjata sendiri. Hak memiliki pasukan inilah yang membedakan Pakualaman dengan banyak kadipaten lain pada masa kolonial, karena menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah Inggris sekaligus memperkuat posisi politik Paku Alam I.
Suhatno menjelaskan, pada mulanya pemerintah Inggris berencana memberikan wilayah Grobogan kepada Paku Alam I. Namun rencana tersebut kemudian berubah. Wilayah yang akhirnya diserahkan meliputi Parakan di Kedu, sebagian Bagelen, serta sebagian wilayah Klaten.
BACA JUGA : Pesanggrahan Glagah Lokasi Mistis, Untuk Tetirah Raja Kadipaten Pakualaman
Setelah Belanda kembali mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda, wiilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman kembali berubah. Melalui Perjanjian Paku Alam 1833, Residen Yogyakarta saat itu, Frans Gerardus Valck merestui Paku Alam II naik takhta menggantikan Paku Alam I yang wafat. Namun dengan melakukan pembaruan dan penyesuaian status wilayah Kadipaten Pakualaman.
Sejak saat itulah wilayah Pakualaman di luar Kota Yogyakarta hanya meliputi Kabupaten Karangkemuning dengan ibu kota di Brosot. Kabupaten ini membawahi empat distrik, yakni Galur, Tawangharjo, Tawangsoko, dan Tawangkarto.
Sementara itu, wilayah Pakualaman di dalam Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kabupaten/Kota Pakualaman, yang mencakup kawasan sekitar Pura Pakualaman. Kini wilayah tersebut meliputi Kalurahan Gunungketur dan Purwokinanti di Kecamatan Pakualaman.
Memasuki masa pemerintahan Paku Alam VII, wilayah luar kota kembali mengalami reorganisasi. Kabupaten Karangkemuning berganti nama menjadi Kabupaten Adikarto dengan ibu kota di Wates. Wilayah ini membawahi empat kapanewon, yakni Panjatan, Brosot, Bendungan, dan Temon.
Kini, luas wilayah administratif yang dahulu menjadi pusat kekuasaan Pakualaman telah berkembang menjadi bagian dari Kabupaten Kulon Progo, serta sebagian kawasan Kota Yogyakarta.
Meski wilayah administrasinya telah berubah, jejak sejarah pembentukan Pakualaman masih menjadi bagian penting dalam perjalanan politik, pemerintahan, dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini.
Sejumlah jejak sejarah Pakualaman di wilayah Kulon Progo juga masih dapat ditemukan di sejumlah lokasi, seperti Pesanggrahan Pakualaman Glagah, serta Makam Girigondo, di wilayah Kapanewon Temon, Kulon Progo.
