Baru minggu lalu suara-suara kaum muda menggema di jalan-jalan, di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan di kota-kota lainnya. “Kalianlah penyebab kerusakan, dengar suara kami, generasi yang tidak punya kepastian masa depan. Hidup dengan standar minimal dan hanya menjadi generasi sisa remahan.” Lantang suara Generasi Z, mayoritas demonstran 28-30 Oktober lalu.
Suara-suara lantang itu adalah jeritan tentang republik yang terasa jauh dari res publica, urusan bersama. Pertanyaannya, kapan lagi kita berdiskusi tentang apa itu republik? Jawabannya ada di sebuah kafe di Krapyak, Yogyakarta, pada Sabtu, 7 November 2026, pukul 16.00-18.00 WIB. Namanya Kafe Ra Kopiran, tepat di sisi utara Panggung Krapyak, Yogyakarta. Toko Buku Rakopiran bersama Penerbit Sarekat Buku dan Sentir Media menggelar BEDAH BUKU: ETIKA REPUBLIKANISME INDONESIA, sekaligus soft opening Toko Buku ini.
Buku pertama yang dibedah besok adalah karya Dr. Aris Arif Mundayat, sosiolog, berjudul Etika Republikanisme Indonesia. Pembahasnya bukan sembarangan, Prof. Al Makin, Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga. Moderator, TG. Hasan Basri Marwah, M.A., LESBUMI NU. Acara gratis, terbuka untuk umum. Reservasi buku: 0888 0289 7551 / Zuhdi (Sarekat Buku).
Kenapa Buku ini Penting Sekarang?
Kita lupa bahwa republik kita lahir lewat voting, bukan lewat titah raja. Pada 10 Juli 1945, di Gedung Chuo Sangi-In, Jakarta, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Zunbi Cosakai, bersidang. Dua hal divoting. Pertama, bentuk negara: Republik atau Kerajaan? Kedua, batas wilayah.
“Perdebatan tak berujung sehingga diambil jalan pemungutan suara. Berdasarkan hasil voting, dari 64 suara yang dikumpulkan, 55 suara di antaranya memilih republik sebagai bentuk pemerintahan negara Indonesia, sedangkan enam suara lainnya memilih kerajaan. Dua anggota lagi memilih lain-lain dan satu anggota memilih blangko,” dikutip dari liputanindo.id.
Ada 55 suara lawan 6. Itu bukan angka kecil. Itu adalah pilihan sadar para pendiri bangsa. Kita tidak mau lagi jadi kawula, kita mau jadi warga. Republik adalah terma baru waktu itu, bentuk negara modern yang menerapkan demokrasi, di mana kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan raja.
Dr. Aris Arif Mundayat menggali lebih dalam. Dalam bukunya, ia menulis: Republikanisme adalah jalan kemuliaan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Karena di situ setiap individu diakui, setiap suara didengar, manusia bukan hanya kumpulan tetapi individu yang bermakna. Dan apakah itu gagasan impor dari Barat?
Aris menjawab, tidak. Republikanisme sudah ada dalam kehidupan masyarakat komunal Nusantara. Dalam musyawarah desa, dalam rembug Jawa, dalam tudang sipulung Bugis, dalam banjar Bali, dalam nagari Minangkabau. Di sana, kepala desa dipilih, bukan diwariskan. Keputusan diambil lewat musyawarah, bukan lewat sabda.
“Meski republik ditetapkan, dalam risalah sidang menunjukkan bahwa keputusan itu lebih didorong oleh semangat zaman dan kebutuhan praktis ketimbang argumen filosofis yang matang. Republik lahir di Indonesia lebih sebagai pilihan konsensus, taken for granted bukan hasil diskursus mendalam tentang arti res publica,” dikutip dari bicarablitar.com. Itulah PR kita.
Kita memilih republik 1945, tapi kita belum pernah benar-benar menghayatinya sebagai etika. Kita masih sering memperlakukan negara seperti kerajaan, pemimpin seperti raja, rakyat seperti kawula, kritik seperti makar.
Di tengah dinamika negara hari ini, ketika Gen Z merasa hanya jadi generasi remahan; bedah buku ini menjadi ruang publik untuk bertanya ulang, apa artinya menjadi warga republik? Seperti kata Bung Hatta yang sering dikutip Aris: “Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi soal mendidik rakyat menjadi manusia merdeka.”
Datanglah. Bawa kegelisahanmu. Di Ra Kopiran, kopi diseduh, buku dibuka, dan republik dibicarakan lagi, bukan sebagai hafalan sejarah, tapi sebagai etika hidup bersama. Sampai jumpa di Ra Kopiran Panggung Krapyak besok hingga jelang senja.
