Fenomena “pesta babi” di Papua belakangan kembali menjadi perbincangan publik, bukan semata karena tradisi adatnya, tetapi juga akibat kontroversi film berjudul Pesta Babi yang mengalami hambatan pemutaran di sejumlah daerah.
Namun di balik polemik itu, ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dipahami: pesta babi dalam masyarakat Papua bukan sekadar aktivitas makan bersama, melainkan bagian dari sistem budaya, politik, dan identitas sosial masyarakat adat.
Dalam perspektif antropologi, babi di Papua memiliki posisi yang jauh melampaui fungsi ekonomi. Ia adalah simbol relasi sosial.
Antropolog Prancis, Marcel Mauss dalam bukunya The Gift (1925) menjelaskan bahwa praktik pertukaran dalam masyarakat tradisional bukan hanya soal transaksi barang, tetapi juga membangun kehormatan, solidaritas, dan ikatan sosial.
Dalam konteks Papua, babi menjadi “hadiah sosial” yang memperkuat hubungan antarkelompok, menyelesaikan konflik, hingga menjadi simbol penghormatan dalam perkawinan.
Hal serupa juga terlihat dalam kajian Andrew Strathern melalui bukunya The Rope of Moka (1971) yang meneliti budaya pertukaran babi di kawasan Melanesia.
Strathern menunjukkan bahwa babi bukan sekadar ternak, melainkan instrumen status sosial dan legitimasi politik. Papua sebagai bagian dari lanskap budaya Melanesia memiliki pola serupa: semakin banyak babi yang dimiliki dan dibagikan seseorang, semakin tinggi pula pengaruh sosialnya.
Karena itu, memahami pesta babi hanya dari sudut pandang konsumsi hewan atau keramaian ritual tentu terlalu dangkal.
Di banyak komunitas adat Papua, babi merupakan medium komunikasi budaya. Ia hadir dalam mahar perkawinan, perdamaian antarsuku, ritual kematian, hingga konsolidasi politik lokal. Dalam masyarakat adat, babi adalah bahasa sosial.
Persoalannya, modernisasi dan politik elektoral kemudian mengubah sebagian makna simbolik tersebut. Tradisi bakar babi kini sering dipakai dalam kontestasi politik praktis, mulai dari pemilihan kepala suku hingga pemilihan kepala daerah.
Kandidat politik menggelar pesta babi untuk membangun loyalitas komunitas dan mengamankan dukungan suara. Tradisi yang awalnya berbasis solidaritas perlahan bergeser menjadi alat mobilisasi politik.
Di sisi lain, praktik mahar babi juga menghadapi tantangan sosial baru. Permintaan mahar yang terlalu tinggi tidak jarang memberatkan pihak laki-laki dan justru menghambat pernikahan.
Dalam beberapa kasus, nilai simbolik berubah menjadi beban ekonomi. Padahal dalam budaya adat, esensi mahar bukanlah kompetisi gengsi, melainkan pengikat hubungan kekeluargaan.
Di sinilah pentingnya pendekatan antropologi budaya dalam melihat Papua. Negara dan masyarakat luar sering kali memandang tradisi adat hanya dari kacamata pembangunan modern.
Akibatnya, komunikasi dengan masyarakat adat menjadi tidak setara. Ketika proyek pembangunan seperti food estate masuk tanpa dialog yang memadai, masyarakat adat merasa ruang hidupnya terancam.
Reaksi berupa pesta babi atau ritual adat sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi politik masyarakat adat terhadap negara.
Antropolog Indonesia Koentjaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi (edisi revisi 2015) menegaskan bahwa kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari sistem nilai masyarakat pendukungnya. Karena itu, pembangunan yang mengabaikan nilai budaya lokal hanya akan melahirkan konflik sosial dan penolakan.
Perspektif ini penting karena masyarakat adat Papua kerap diposisikan sekadar objek pembangunan. Mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah adat, sumber daya alam, maupun tata ruang wilayahnya sendiri. Akibatnya muncul rasa tersingkirkan dari tanah leluhur mereka.
Solusinya tentu bukan menolak pembangunan, melainkan membangun model pembangunan yang berbasis dialog budaya.
Negara perlu menempatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan hambatan pembangunan. Pendekatan antropologis harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan di Papua, terutama terkait tanah adat, pangan, dan investasi.
Pada akhirnya, pesta babi di Papua bukan sekadar ritual tradisional. Ia adalah cermin relasi sosial, identitas budaya, dan bahkan bentuk perlawanan masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya.
Memahami Papua tidak cukup hanya melalui statistik pembangunan atau proyek ekonomi, tetapi juga melalui cara masyarakat adat memaknai tanah, relasi sosial, dan simbol budayanya sendiri.
