Mabur.co – Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta berkumpul di sisi timur Bundaran UGM, Sleman.
Mereka menggelar aksi dan menyuarakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Mereka membawa alat dapur seperti panci serta alat makan yang kemudian dipukul secara serentak sebagai bentuk protes.
Aksi yang diikuti oleh sejumlah warga dan ibu-ibu ini mengambil rute dari kawasan Tugu Golong Gilig menuju titik akhir di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mereka membentangkan poster dan serentak memukul panci, menciptakan suara bising sebagai simbol agar telinga pemerintah terbuka. Keresahan ini sangat beralasan, mengingat kasus keracunan terjadi sangat dekat dengan warga.
MBG Tak Bawa Manfaat
Pegiat Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, mengatakan, Makan Bergizi Gratis yang semula digadang membawa manfaat, justru terus memakan korban keracunan dalam jumlah yang semakin besar, dari sekitar 3.000 korban pada tahun pertama menjadi puluhan ribu korban hingga kini, tanpa ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Data tersebut bersumber dari laporan medis yang diverifikasi langsung melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak. Korban tersebar di 36 provinsi, meliputi pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita peserta posyandu penerima manfaat MBG, dengan rincian 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban pada Januari hingga awal September 2026,” ucapnya.
Kalis juga mengkritik langkah pemerintah yang dinilai hanya fokus pada penataan birokrasi tanpa menyelesaikan akar masalah.
“Yang dilakukan negara hanya bongkar pasang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ada yang tersangka mega korupsi, kemudian diganti lagi, lalu diganti lagi. Tetapi tidak mendengarkan ilmuwan yang mengatakan stop dulu program ini, rombak total desain tata kelolanya,” tegasnya.
Kalis menegaskan, kehadiran para ibu di jalanan adalah bukti nyata ketidakkompetenan pengelola negara dalam program ini.
“Ibu-ibu ini ya di tengah kepadatan mereka harus antar-jemput anak, harus ngurus rumah, mereka turun ke jalan artinya situasi pengelola negara ini memang sama sekali enggak kompeten, sampai ibu-ibu harus turun ke jalan,” ucapnya.
Kalis menjelaskan panjang lebar, di tengah krisis keselamatan pangan ini, alokasi anggaran negara justru dinilai timpang. Dana untuk program MBG memotong pos-pos anggaran lain, termasuk anggaran penanganan bencana yang semestinya menjadi prioritas keselamatan warga.
Fasilitas Terbengkalai
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus digenjot, sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah dibiarkan terbengkalai tanpa perbaikan yang berarti.
Ironisnya, ketimpangan alokasi anggaran ini terjadi justru ketika Indonesia sedang dilanda rentetan bencana yang datang bertubi-tubi.
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026, menewaskan puluhan hingga lebih dari 50 jiwa, melukai ratusan warga, merusak puluhan ribu rumah, serta memaksa ribuan warga mengungsi di Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, dan sejumlah kabupaten lain dengan ribuan gempa susulan yang masih terus dirasakan hingga berminggu-minggu setelahnya.
Di saat bersamaan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Sumatra dan Kalimantan dengan luas lahan terbakar mencapai puluhan ribu hektare hingga akhir Agustus 2026, memicu kabut asap pekat yang mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi warga, bahkan berdampak lintas negara.
Banjir dan tanah longsor juga terus terjadi di berbagai wilayah mulai dari Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan Utara.
Sementara status Siaga ditetapkan pada sejumlah gunung api aktif seperti Anak Krakatau, Merapi, Lewotobi Laki-Laki, Awu, dan Semeru.
Data BNPB
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana di seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu delapan bulan pertama tahun 2026.
Di tengah beruntunnya bencana yang mengancam keselamatan rakyat ini, negara justru menggelontorkan dana besar untuk program yang gagal menjamin keselamatan warganya sendiri.
Alih-alih membuka ruang dialog, negara justru kerap merespons kritik dan protes rakyat dengan represi. Amnesty International mencatat sedikitnya ribuan orang ditangkap aparat kepolisian pasca-gelombang demonstrasi besar akhir Agustus 2025, dengan sejumlah aktivis dan admin akun kritis turut menjadi sasaran penangkapan.
“Organisasi Setapol mencatat sekitar 145 tahanan politik tersebar di berbagai daerah Indonesia. Kasus tiga aktivis di Magelang Enrille Championy Geniosa, Muhammad Azhar Fauzan, dan Purnomo Yogi Antoro yang divonis penjara atas dakwaan penghasutan terkait demonstrasi turut menjadi bukti berlanjutnya pola kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan kritik,” ujar Kalis lagi.
Di sisi lain, menurut Kalis, narasi penyusup, perusuh hingga tudingan gerakan rakyat didanai pihak asing kerap digulirkan untuk membenturkan sesama warga dan mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan sesungguhnya, yakni buruknya tata kelola kebijakan negara.
“Pola pemecah-belahan semacam ini, mulai dari operasi buzzer di ruang digital hingga stigmatisasi terhadap kelompok kritis dinilai sebagai bentuk politik adu domba yang justru melemahkan solidaritas rakyat dalam menuntut pertanggungjawaban negara,” tegas Kalis.
Sementara itu, perwakilan ibu-ibu lainnya, Anggie, telah mengikuti aksi ini sejak tahun lalu saat dirinya masih mengandung delapan bulan.
“Kenapa mau capek-capek jalan? Soalnya pemerintah budek banget. Tahun lalu MBG banyak banget kasus keracunannya. Kita mencoba menyuarakan untuk dievaluasi, tapi ternyata enggak didengar. Satu hari pendanaan MBG itu bisa menyelesaikan masalah bencana di Sumatra, Flores, atau Kalimantan. Kita enggak akan pernah capek untuk menyuarakan ini,” ungkapnya.
