Mabur.co – Carut marut yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia telah memantik ide “liar” dari para akademisi di sejumlah kampus, untuk membentuk perkumpulan baru yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan”, yang merupakan bentuk kritik untuk kesekian kalinya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, atas kepemimpinannya yang telah berjalan selama hampir 2 tahun ini.
Kabinet Bayangan resmi dibentuk pada Senin (27/7/2026) lalu, dan memiliki sebanyak 15 Menteri, dengan penamaan yang hampir sama seperti Kabinet Merah Putih di pemerintahan yang sesungguhnya. Tugas-tugas mereka pun bisa dibilang mirip seperti tugas Kementerian di lingkungan Istana.
Namun yang membedakan adalah tugas “Menteri” di Kabinet Bayangan hanyalah untuk mengkritik kinerja Menteri di pemerintahan yang sesungguhnya, agar bisa sejalan dengan kehendak rakyat, dan tidak melenceng dari amanah konstitusi, dan seterusnya.
Adapun salah satu Menteri yang telah ditetapkan di Kabinet Bayangan yakni “Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)”, yang dijabat oleh pakar hukum tata negara, yang juga salah satu dosen di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari.
Ia pun menjelaskan kembali bagaimana sistem Kabinet Bayangan ini bekerja sehari-harinya, sebagai pengawas untuk Kabinet yang sesungguhnya yakni Kabinet Merah Putih, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Gagasan ini (membentuk Kabinet Bayangan) muncul dari apa yang kami amati dan juga ketidaksengajaan. Kami diskusi ‘kok negara ini agak mirip-mirip (sistem) parlementer’ gitu. Seolah nggak dipisahkan lagi mana eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Jadi ada semacam perbauran antara gagasan (sistem negara) parlementer dan presidensiil,” ucap “Menteri Sekretaris Negara” di Kabinet Bayangan, yang juga pakar hukum tata negara, Feri Amsari, seperti dilansir dari kanal YouTube Tempodotco, Minggu (2/8/2026).
Menerapkan Sistem Presidensiil yang Sesungguhnya
Lebih lanjut, Feri menganggap bahwa kehadiran Kabinet Bayangan adalah sebagai “oposisi” yang sebenarnya bagi pemerintah. Pasalnya saat ini pemerintahan Presiden Prabowo seolah tidak memiliki oposisi sedikitpun, kecuali dari rakyatnya sendiri yang kerap melontarkan kritik.
Dari situlah, Feri dan teman-teman akademisi lainnya merasa bahwa sebaiknya figur oposisi yang dimaksud juga bisa dihadirkan dalam bentuk kelembagaan, yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan”.
“Terus ya mengalir saja, kita buat semacam “Kabinet Bayangan” ini, agar membangun kesadaran dan pendidikan publik soal bernegara (yang baik dan benar). Dan yang dipilih pun harus yang benar-benar berkualitas, dan jumlahnya pun nggak bisa banyak-banyak. Karena dalam sistem presidensiil kan jumlah Menteri itu nggak banyak (zaken kabinet), setidaknya hanya 15 hingga 21 orang. Jadi kami merupakan representasi dari bagaimana seharusnya negara itu dikelola dengan efektif dan efisien,” tambah Feri,
Feri pun menegaskan bahwa Kabinet Bayangan ini sama sekali tidak berniat untuk makar atau menjatuhkan kekuasaan Presiden Prabowo, melainkan sebagai “kawan tanding”, yang menghadirkan persaingan secara sehat di dalam lingkungan bernegara sehari-hari, tanpa memiliki maksud atau tujuan tertentu di dalamnya, selain untuk kepentingan publik secara luas. (*)
