Mabur.co – Menyimak peperangan masih terus ada di level dunia hingga kini, ternyata ada pula berbagai jenis perjanjian perdamaian.
Misalnya saja, setelah bertahun-tahun bersitegang, Mesir dan Israel akhirnya bertemu dalam suatu pertemuan perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat. Mereka melakukan negosiasi di Camp David pada 17-29 September 1978 membahas penyelesaian konflik antar-kedua negara.
Mesir diwakili oleh Presiden Anwar Sadat, sedangkan Israel oleh Perdana Menteri Menachem Begin. Mereka berdiskusi bersama Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, yang bertindak sebagai mediator. Meski awalnya tidak menemui titik temu, tetapi akhirnya mereka bersepakat.
Dikutip dari Jurnal Review of International Relations Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kamis (17/9/2026), perjanjian Camp David merupakan perundingan antara Mesir dan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat (AS) sebagai penengah.
Perjanjian tersebut terjadi pada 17 September 1978. Dinamai demikian karena dilakukan di tempat peristirahatan milik Presiden Amerika Serikat bernama Camp David yang terletak di Frederick County, Maryland.
Latar belakang terjadinya perjanjian Camp David adalah krisis ekonomi Mesir yang terjadi akibat konflik dengan negara Israel.
Tujuan utama dilakukan perjanjian ini adalah untuk mengembalikan perekonomian Mesir sekaligus membangun perdamaian antar-negara di Timur Tengah.
Perjanjian Puncak Camp David
Perjanjian puncak Camp David 2000 atau KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Camp David 2000 adalah kelanjutan dari upaya perdamaian setelah gagalnya perjanjian Camp David 1978. Perjanjian ini membahas tentang isu-isu penting yang terjadi selama masa Genosida.
KTT Camp David 2000 berlangsung pada 11 Juli 2000 hingga 25 Juli 2000 di Camp David, Maryland, Amerika Serikat.
Perjanjian ini dilakukan dan tidak menghasilkan penyelesaian bagi keduanya karena ketua PLO, Yasser Arafat menolak dengan tegas perjanjian damai yang ditawarkan Amerika Serikat.
Salah satu penyebabnya adalah keteguhan Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Barak dalam mempertahankan Kota Yerusalem.
Donald Trump telah menunjukkan keseriusannya dalam mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina sejak masa kampanye kepresidenan pada 2016.
Upaya Trump ini bernama Trump Peace Plan yang dimuat dalam proposal damai yang diberi judul “Peace to Prosperity” yang secara resmi dikenalkan ke publik pada konferensi pers di Gedung Putih pada 28 Januari 2020.
Awal perjanjian ini dimulai saat Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017.
Kemudian pada 10 September 2018, pihak Trump menutup Kantor Delegasi Umum PLO di Washington DC dan pada tahun yang sama memberhentikan segala bentuk bantuan pendanaan kepada Badan Bantuan dan Pembangunan PBB (UNRWA) yang menjalankan program bagi pengungsi Palestina.
Trump juga melaksanakan Konferensi Bahrain yang dihadiri oleh AS beserta beberapa negara Arab dan Timur Tengah pada 26 Juni 2019 untuk menyampaikan proposal yang dikenal dengan nama “Deal of the Century”.
Gagasan Trump ini ditolak oleh berbagai pihak termasuk Palestina karena dinilai bertentangan dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.
Pada saat itu, Trump justru dianggap membuat AS memainkan peran sebagai Broker perdamaian antara Israel dan Palestina.
Perjanjian Oslo
Dikutip dari Jurnal Review of International Relations Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pula, ada jenis perjanjian lain yang patut diapresiasi sebagai contoh mediasi perdamaian internasional.
Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Oslo. Perjanjian yang dilakukan antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan Israel.
Perjanjian ini tidak berhasil membawa kedamaian dari konflik berkepanjangan tersebut. Perjanjian Oslo dibagi menjadi dua, perjanjian Oslo I dan perjanjian Oslo II. Masing masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di Washington DC pada 1993 dan ditandatangani lagi di Taba, Mesir pada 1995.
Perjanjian Oslo I diawali negosiasi antara Israel dan PLO di Norwegia pada 1993. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua PLO, Yassir Arafat, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin bersama mantan Perdana Menteri Israel, Shimon Peres, serta Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Jan Egeland sebagai mediator.
Perjanjian ini menghasilkan 7 pasal yang intinya berisi PLO mengakui negara Israel secara resmi dan Israel mengizinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Kemudian perjanjian ini dilanjutkan pada perjanjian Oslo II yang ditandatangani dua tahun kemudian. ***
