Mabur.co – Bulan Agustus ini banyak menyajikan peristiwa yang bisa dibilang cukup campur aduk. Mulai dari perayaan HUT RI ke-81 beserta acara-acara pendukungnya, situasi demo yang tak kunjung usai di berbagai tempat, maupun bencana demi bencana yang seolah datang silih berganti menghampiri Indonesia, di waktu yang hampir bersamaan.
Bahkan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus lalu, baru saja terjadi gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya pada Sabtu (15/8/2026) lalu.
Di saat yang sama, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan juga semakin meluas, yang membuat pemerintah setempat mengeluarkan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota, serta penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di beberapa daerah terdampak karhutla.
Namun, di tengah situasi bencana yang dihadapi masyarakat NTT dan Kalimantan, pemerintah pusat justru terlihat kurang optimal responsnya.
Terutama dengan hadirnya karnaval besar-besaran yang dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), dan sekitarnya pada Senin (17/8/2026) malam.
Menurut pakar hukum tata negara yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di parodi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, hal itu menjadi cerminan yang sangat memprihatinkan dari penyelenggara negara (pemerintah). Dianggap tidak mampu merasakan penderitaan yang saat ini dialami oleh sebagian masyarakat. Mereka justru memilih untuk menghabiskan anggaran dengan berpesta-pesta di malam perayaan HUT Kemerdekaan.
“Saya sendiri mengaku kecewa dengan penyelenggara negara kita hari ini, ketika mereka tidak mampu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh publik. Saya agak sulit menerima ada pesta bermewah-mewahan untuk HUT Kemerdekaan kita. Sementara di wilayah lainnya, ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan. Bahkan tidak terlihat sama sekali ada kesan sedih.
Karena bagaimanapun, bagi saya kalau pemerintah ikut merasakan pahit getir yang publik alami saat ini, pasti itu akan terlihat dalam sikap dan kebijakannya. Dan itu yang saya tidak lihat,” ungkap Feri Amsari, seperti dilansir dari kanal Youtube Budiman Tanuredjo, Sabtu (22/8/2026).
Kurang Responsif terhadap Bencana
Lebih lanjut, Feri juga ikut menyayangkan sikap pemerintah pusat, yang kurang cepat merespons kejadian bencana di NTT dan Kalimantan dengan sesegera mungkin.
Padahal, pemerintah pusat jelas memiliki segala sumber daya yang mumpuni, untuk menerjunkan tim ke lokasi bencana, dan langsung menyalurkan sejumlah bantuan kepada para korban terdampak, dan seterusnya.
“Saya juga tidak lihat ada upaya secepat mungkin untuk merespons kejadian (bencana) yang ada. Bahkan ini kelihatan seperti tidak ada (masalah besar yang terjadi), dengan hadirnya karnaval dan semacamnya itu, yang menurut saya juga tidak begitu diperlukan,” tambah Feri.
Bahkan jika perlu, Feri juga mengusulkan agar anggaran MBG sebesar Rp1,2 triliun per hari itu, bisa ikut disalurkan kepada saudara-saudara yang terdampak bencana gempa di NTT maupun karhutla di Kalimantan.
Alih-alih hanya dihabiskan untuk memberi makanan yang dapat menimbulkan masalah keracunan dan sebagainya. (*)
