Mabur.co – Pembentukan “Kabinet Bayangan” pada akhir Juli lalu di Jakarta telah memicu reaksi beragam dari banyak pihak.
Kabinet berjumlah 15 orang ini diketahui bekerja untuk mengawasi kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih saat ini, alias menerapkan prinsip check and balances, yang dianggap sangat minim dilakukan di kalangan internal pemerintahan saat ini, akibat sudah dikuasai sepenuhnya oleh koalisi gemuk dari Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, publik masih kerap mempertanyakan, siapakah “Presiden Bayangan” dari “Parodi Kabinet Bayangan” ini, layaknya Prabowo Subianto yang menjadi Presiden sekaligus pemimpin di Kabinet Merah Putih, dan sebagainya.
Direktur eksekutif CELIOS yang juga Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, memaparkan siapakah sosok Presiden sebenarnya di “Parodi Kabinet Bayangan”.
“Kita punya ‘Presiden’ kok. Presidennya itu adalah petani, pekerja, nelayan, perempuan, dan sebagainya. Jadi kita melihat Presiden itu bukan hanya perorangan atau personal, tapi Presiden itu adalah mandat dari rakyat. Jadi kalau ditanya siapa Presidennya Kabinet Bayangan? Ya Presiden kita itu adalah rakyat,” tutur Bhima Yudhistira, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (13/8/2026).
Mendapat Mandat Mengawasi Pemerintah
Dengan menjadikan masyarakat umum sebagai “Presiden” di Kabinet Bayangan, Bhima dan rekan-rekannya di kabinet ini merasa ada mandat yang seolah belum pernah tersampaikan sejauh ini, khususnya dari Wakil Rakyat (DPR) atau semacamnya, yakni pengawasan terhadap kinerja pemerintah, alias check and balances.
Da;am kunjungannya ke beberapa tempat, Bhima mengaku telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat, untuk bisa benar-benar mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan negara.
Di mana DPR yang seharusnya menjadi sosok pengawas tersebut, justru lebih banyak membela pemerintah dalam situasi apa pun. Sehingga lebih tepat disebut sebagai “Wakil Partai” atau “Wakil Pemerintah”, ketimbang “Wakil Rakyat”.
“Sebenarnya kalau kita lihat animo publik dari ‘Kabinet Bayangan’ ini, yang bisa dibilang cukup besar, kami melihat dari beberapa tempat yang sudah dikunjungi, seperti Bandung, Makassar, Semarang, dan juga Jogja, mereka melihat memang ada kebutuhan untuk itu (untuk membuat kabinet khusus penyeimbang pemerintah) gitu. Mereka melihat ada kebutuhan mendesak untuk bisa mewujudkan prinsip check and balances. Goal-nya memang untuk sampai ke sana. Jadi kita melihat bahwa itu sudah merupakan bagian dari legitimasi untuk mendapatkan mandat dari masyarakat,” tambah Bhima.
Kehadiran “Kabinet Bayangan” sebagai pihak yang menjalankan fungsi check and balances bagi pemerintahan saat ini, diharapkan oleh “Presiden Bayangan” akan mampu mengawasi setiap gerak-gerik pemerintahan saat ini dengan sangat seksama, agar tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang dipergunakan secara semena-mena oleh pemerintah, dan seterusnya. (*)
