“Tidak Ada yang Benar-benar Legowo Mundur dari Jabatan”

5 Min Read
Smiling man wearing glasses in a blue shirt with an Indonesian flag patch on the sleeve, holding an open document indoors.
Sosiolog Dr. As. Martadani Noor, S.Sos., M.A. (Sumber: UWM)

(Wawancara Bagian 3-selesai dengan Sosiolog Dr. As. Martadani Noor, S.Sos., M.A.)

Perbincangan kami di bagian ke 3 ini melalui sambungan telepon seluler dengan Sosiolog Dr. As. Martadani Noor, S.Sos., M.A. yang akrab disapa Dr. Dani atau Pak Dani, kali ini ia berbicara pelan tapi tajam. Ia adalah Dekan FISIPOL Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dan sebagai pengamat, ia melihat mundurnya Wapres Gibran bukan sekadar kabar istana, melainkan retakan yang merembes sampai ke akar rumput.

 Apa arti mundurnya Wapres bagi masyarakat bawah Pak. Doktor?

Dr. Dani:

Fenomena mundurnya Wapres, pecah kongsi dengan Presiden, ini juga membuka kemungkinan keterpecahan masyarakat grassroot. Dari peristiwa ini kita bisa belajar, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar legowo sesungguhnya mundur dari jabatan.

(Ia menunjuk gestur pendukung Gibran di media sosial yang mulai bermunculan, menyatakan tidak bisa menerima, dan mulai mempersoalkan banyak hal di negeri ini. MPR sendiri sudah menetapkan sidang pemilihan Wapres pengganti pada 9 Desember 2026. Seperti dikutip media, Ketua MPR Ahmad Muzani berkata: “Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember”)

Bagaimana soal nama Ngarso Dalem HB X yang juga disebut-sebut sebagai calon Wapres?

Dr. Dani:

Sultan tidak akan merespons. Masih banyak soal internal Yogyakarta yang harus beliau selesaikan. Lagi pula pergantian sudah hampir di tengah, kemungkinan beliau tidak siap. Soal pertemuan Jokowi dengan HB X jauh sebelumnya, Dani berkata terus terang: tentu ada agenda politik di dalamnya, tidak hanya silaturahmi biasa. Masyarakat tentu tidak senaif itu melihatnya, apalagi kalangan pengamat politik dan akademisi. Tapi setelah itu, kita tidak melihat apa tindak lanjut signifikannya secara politis, ujar Sosiolog alumnus Andara-University India ini.

Apakah penyadapan dan mundurnya Wapres menyelesaikan masalah?

Dr. Dani:

Tidak. Sebenarnya munculnya kasus penyadapan itu hanya puncak gunung es”. Di bawahnya masih menumpuk karhutla, MBG, KDMP, dan akumulasi tuntutan masyarakat yang mengharapkan transparansi negara. Mundurnya Gibran dan kasus penyadapan bukan soal riil masyarakat. Soal riil itu harga terjangkau, lapangan kerja tersedia.

Bagaimana dengan Prabowonomics dan Danantara?

Dr. Dani:

Arahnya belum jelas. Targeting dan capaiannya belum terasa. MBG dan KDMP justru menguntungkan pihak tertentu, belum lagi isu korupsi di dalamnya. Prabowonomics ini terlalu berisiko. Sebab targeting dan capaiannya belum terasa, mau ke mana. Danantara pun belum terasa arahnya. Subsidi keuntungannya belum terasa mampu mensubsidi APBN atau menambah pendapatan negara. Ke tingkat elit ekonomi juga nanggung, sehingga dua-duanya tidak menguntungkan. Seandainya ke elit ekonomi penuh — pengusaha jalan semua — diharapkan bisa subsidi silang. Pak Harto pernah sukses dengan cara ini.

Lalu apa jalan terbaik ke depan?

Dr. Dani:

Saya menawarkan sebuah gagasan yang berani: federasi. Kemungkinan jalan terbaik perbaikan bangsa ini ke depan adalah terbentuknya negara federasi. Sebab negara ini terlalu luas, terbukti sulit dikendalikan dengan pola sentralisasi. Dan sejauh ini negara-negara federal rata-rata maju. Melalui federasi, pemberdayaan masyarakat akan lebih terasa. UMKM kita masih bisa berjalan. Penguatan pemberdayaan desa harus dilakukan. Ini yang akan buat negara kita mandiri ke depan.

Gagasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Jurnal Federalisme Negara Kesatuan (Mudatsir, STIS As-Salafiyah Pamekasan) mencatat, Moh. Hatta berbeda pandangan dengan Soekarno: Hatta lebih menyetujui bentuk federal, karena Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk, sehingga membutuhkan bentuk federal untuk mempersatukan segenap bangsa.

Sejarah mencatat Indonesia pernah mencoba RIS 1949-1950, lalu kembali ke NKRI. Jurnal Malaysian Journal of Syariah and Law (2025) tentang otonomi daerah di Indonesia juga menemukan, meski konstitusi memberi otonomi luas, praktiknya pusat masih terlalu banyak campur tangan, hingga ke tingkat desa.

Di Jawa, ada mitos lama tentang wahyu keprabon, wahyu kekuasaan yang berpindah-pindah, tak bisa dipaksakan, dan selalu mencari tuannya yang layak. Ketika wahyu itu pecah, yang retak bukan hanya istana, tapi juga desa.

Jabatan boleh berganti, tapi jika tidak berarti bagi rakyat kecil, ia akan mati begitu saja dalam ingatan sejarah.

Share This Article
Cartoon man singing into a microphone, holding a sheet of paper, wearing a hat and scarf against an orange background.
Sastrawan, Antropolog.
Avatar photo
Sejarawan dan Budayawan
Tidak ada komentar