Mabur.co- Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dunia bergerak ke arah di mana anggaran negara tak lagi boleh pasif.
Cina, Jepang, hingga Jerman mulai meninggalkan pengetatan fiskal dan memilih belanja negara yang agresif untuk mendorong konsumsi, investasi, dan sektor riil.
Dalam arus global inilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia diposisikan bukan sekadar sebagai dokumen yang berisi proyeksi penerimaan dan pendapatan, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang diharapkan untuk menghidupkan kembali mesin perekonomian sekaligus stabilisator ketika terjadi guncangan ekonomi.
Menurut Ulung Pribadi, persoalan utama bukan sekadar besar-kecilnya defisit, melainkan siapa yang menerima manfaat dari anggaran tersebut.
Jangan Pangkas Anggaran Publik
Pengendalian fiskal jangan dilakukan dengan memangkas pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, atau perlindungan sosial.
Pemerintah harus berani menghentikan program dan kegiatan yang bersifat seremonial, simbolik, berpotensi bocor, serta belanja birokrasi yang kurang produktif.
“Disiplin fiskal yang benar harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus melindungi rakyat miskin dari beban penyesuaian anggaran, terutama ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat secara nyata,” katanya, Jumat (31/7/2026).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Presiden menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Langkah Efisiensi
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna serta sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujarnya dilansir dari Sekretariat Negara.
Airlangga mengatakan, Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
“Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti,” katanya. ***
