Orang-orang Tionghoa sudah sering mengunjungi Indonesia sejak adanya aktivitas perdagangan mereka di negeri ini. Hubungan dagang antara negeri Cina dengan Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah berlangsung lama dan diperkirakan sudah bermula sejak abad-abad awal Kristen.
Menurut kepustakaan Jawa, orang Tionghoa yang pertama berkunjung ke Jawa adalah Budha Fa Hsien. Dia mengunjungi Indonesia sekembalinya dari perlawatannya ke India dalam rangka mengumpulkan naskah-naskah asli Agama Budha, kapalnya mengalami kecelakaan dan terdampar di suatu negeri yang disebut Yeh p’o-t’I atau Jawadwi (pa), yang kemudian diterima sebagai nama kuno, Jawa. Apakah mereka sudah bermukim di Jawa? Belum bisa dipastikan.
Beberapa abad kemudian baru diperoleh titik terang yaitu pada zaman kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, bahwa orang-orang elite Jawa telah terbiasa dengan barang mewah yang diimpor dari negeri Cina. Kondisi ini dikuatkan oleh sumber lain.
Groneveld menyatakan bahwa pada abad ke-14 di negeri Majapahit sudah bermukim penduduk Cina yang berasal dari Kanton, Chang Chou dan Chuan Chou (dua tempat terakhir terletak di Fukkien). Groneveld juga mengatakan bahwa beberapa dari orang-orang Tionghoa yang menetap itu telah memeluk agama Islam dan menjalankan ibadahnya.
Sejak VOC melakukan usaha perdagangan di Jawa (khususnya di Batavia) imigran-imigran Cina mengalir semakin banyak. Tepatnya setelah jatuhnya dinasti Ming (1368-1644) serta dibukanya kembali perdagangan Cina dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara dalam tahun 1683, sebagai akibat keberhasilan peperangan yang dilancarkan oleh pasukan Ching di Formusa.
Telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengaliran imigran dari provinsi-provinsi pantai yang terletak di bagian Selatan daratan Cina terutama sekali orang-orang Hoakiao, yang berasal dari daerah yang terletak di sekitar Amoy di Provinsi Fukkien dan Kwang Fu (orang-orang Kanton), berasal dari Kanton dan Makao.
Proses migrasi yang berlangsung beberapa gelombang menyebabkan orang-orang Tionghoa di Indonesia semakin lama semakin banyak.
Berkat keuletan dan strategi bisnis orang-orang Tionghoa ini, akhirnya beberapa dari mereka telah diuntungkan oleh budidaya tebu, menjadi syahbandar, pemungut pajak-pajak pasar, membuka perkreditan, pengelola jalan tol.
Ketika orang-orang Tionghoa sudah merasa mapan, dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, maka mereka mulai memikirkan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak mereka. Akan tetapi pada waktu itu masih belum ada sekolah formal, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang menyekolahkan anak-anak mereka dengan memanggil guru privat untuk datang ke rumah mereka.
Alasan lain karena pada waktu itu pada awal abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda tidak memikirkan atau mempedulikan pendidikan untuk anak-anak masyarakat Tionghoa.
Onghokham mengatakan bahwa seorang hartawan akan mengontrak seorang guru untuk mengajar anak-anaknya dengan ongkos sekitar 600-1000 gulden setahun.
Anak-anak yang lain bisa mendapatkan pelajaran asalkan dapat membayar dengan ketentuan yang berlaku. Pelajaran bisa diberikan di rumah sang guru atau di rumah salah satu dari murid-murid tersebut. Materi yang diajarkan pun terbatas, hanya cara-cara membaca dan menghafal karya-karya klasik Cina, tanpa mengerti makna yang terkandung di dalamnya.
Sebenarnya pada abad ke-19 para hartawan pernah mendirikan sekolah Cina untuk anak-anak yang kurang mampu bernama Gie Oh (sekolah gratis). Terletak di belakang Klenteng Kim Tek le, dengan bahasa pengantar bahasa Hokkian, maka murid-murid sekolah itu tidak bisa menulis dan berbicara bahasa Belanda.
Ketika sekolah Belanda didirikan, anak-anak tersebut tidak dapat pindah atau meneruskan ke sekolah Belanda, kecuali anak-anak dari golongan tertentu. Mereka adalah anak-anak dari perwira Tionghoa, atau yang orang tuanya kaya raya.
Dengan alasan yang bermacam-macam pemerintah Belanda mempersulit anak-anak orang-orang Tionghoa dan pribumi untuk masuk ke sekolah Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda memberi syarat seperti: (1) anak-anak sudah harus menguasai bahasa Belanda di rumah, (2) biaya sekolah yang mahal sekali, (3) harus ada rekomendasi dari pejabat Belanda, seperti Residen atau Asisten Residen.
Jadi pada intinya pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak mempedulikan pendidikan atau mendirikan sekolah untuk anak-anak orang-orang Tionghoa.
Akibat perlakuan pemerintah Hindia Belanda yang dianggap mengandung diskriminasi dan kondisi pendidikan pada waktu itu, memotivasi orang-orang Tionghoa yang peduli terhadap pendidikan anak-anak orang Tionghoa merasa perlu mendirikan sekolah gaya baru.
Pendirian sekolah tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada organisasi yang mengelola dan menaungi sekolah-sekolah yang akan didirikan, oleh karena itu pada tahun 1900, didirikanlah Tonghoa Hwee Koan (THHK).
Pendirian organisasi ini diprakarsai oleh kaum muda atau “Jong Chinesche Beweging” yang beranggotakan orang-orang Tionghoa muda maupun tua yang berpikiran maju dan punya misi menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme Tiongkok di kalangan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda.
Organisasi inilah yang nantinya mendirikan sekolah-sekolah THHK. Disamping bertujuan mengembangkan ajaran Konghucu dan mengubah kebiasaan dalam melakukan upacara perkawinan dan pemakaman secara besar-besaran yang menelan biaya besar dan dianggap pemborosan, juga bertujuan untuk memajukan pendidikan orang-orang Tionghoa serta menggalang persatuan di antara orang-orang Tionghoa di perantauan.
Kajian ilmiah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sekolah-sekolah THHK, bagaimana sekolah-sekolah tersebut menanamkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan murid-murid sekolah THHK, hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh pendukung nasionalisme Cina dalam gerakan-gerakan yang merupakan realisasi nasionalisme Cina. *** (Bersambung)
