Gaduh “Sell Indonesia” di pasar saham Singapura cerminkan gejala politik-ekonomi yang lebih dalam daripada sekadar fluktuasi pasar. Adakah ini upaya deep state dekonstruksi rezim Prabowo–Gibran?
Fenomena ini secara hipotetis terbaca sebagai resistensi sistematis terhadap arah kebijakan ekonomi yang dianggap ancam kepentingan kapital regional.
Pertama, kapital keluar dan distrust struktural. Investor Singapura, yang banyak berafiliasi dengan jaringan oligarki Asia Tenggara, menilai risiko politik di Indonesia meningkat.
Ketidakpastian arah kebijakan, terutama terkait konsolidasi kekuasaan dan intervensi negara terhadap pasar, dorong mereka untuk “Sell Indonesia”.
Ini bukan sekadar strategi portofolio, tetapi sinyal distrust terhadap stabilitas ekonomi domestik. Langkah ini perkuat capital flight ke Singapura, perdalam tekanan pada rupiah dan persempit ruang fiskal pemerintah.
Dalam logika oligarki regional, arus modal keluar jadi alat untuk melemahkan fondasi ekonomi rezim tanpa konfrontasi langsung.
Kedua, Singapura tak suka terhadap kebijakan yang mewajibkan ekspor hasil BUMN melalui Danantara, karena dianggap menutup jalur transaksi langsung dengan pasar internasional.
Kebijakan ini dipersepsikan sebagai sentralisasi kontrol ekspor, kurangi fleksibilitas korporasi dan transparansi harga.
Bagi Singapura, yang berperan sebagai hub perdagangan dan keuangan regional, langkah tersebut mengancam posisi strategisnya sebagai gate way ekonomi Asia Tenggara.
Akibatnya, muncul tekanan pasar dan opini negatif terhadap saham-saham Indonesia, terutama sektor BUMN dan komoditas.
Dengan demikian, “Sell Indonesia” menjadi bentuk dekonstruksi dukungan politikal-ekonomi, di mana oligarki regional menekan legitimasi kebijakan ekonomi Prabowo–Gibran melalui mekanisme pasar.
Ketiga, melepas mur-baut ekonomi lintas batas. Dorongan jual di pasar saham Singapura juga berfungsi sebagai silent strike lintas negara.
Ketika investor besar menarik dana dari sektor strategis Indonesia—energi, infrastruktur, dan perbankan—rantai pasok regional terganggu.
Efek domino ini melemahkan struktur ekonomi kekuasaan, menciptakan kesan bahwa rezim hilang kendali atas ekonomi.
Situasi ini berbeda dengan Krismon 1998!
