Satu hal yang problematis dijawab di Hari Pendidikan Nasional pada setiap tanggal 2 Mei adalah jika muncul pertanyaan setelah lulus mau ke mana? Pertanyaan ini bisa saja ditujukan kepada mereka yang sudah lulus SMA dan sederajat atau perguruan tinggi.
Pertanyaan itu mengindikasikan bahwa lulusan setara SMA dan perguruan tinggi masih sering bingung dengan arah lanjutan eksistensinya. Di situ tersirat jelas peran negara tidak bertanggung jawab. Tapi apakah memang benar?
Pendidikan menjadi tanggung jawab personal secara penuh. Mulai dari obsesi, biaya, dan arah pekerjaan. Seolah-olah siapa pun yang bisa sukses karena kerja kerasnya sendiri.
Apakah sejauh ini negara memang cuci tangan untuk mengarahkan warga negaranya ke arah pendidikan lanjutan yang layak dan pekerjaan yang layak?
Jawabannya tidak juga. Karena sudah jelas banyak jenis beasiswa yang bisa diperebutkan. Yang menjadi problem utama adalah lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi pendidikan.
Hal itu tetap saja menjadi dasar gugatan, di tengah negara yang sudah modern seperti saat ini, Indonesia belum berhasil membuat regulasi yang memadai soal penanganan lapangan kerja ini.
Harusnya di negara semakmur Indonesia mampu membuat regulasi lapangan kerja. Lihat saja gencarnya tingkat korupsi yang bisa dibaca di media massa, bahkan obsesi ikut NASA di Amerika, membiayai penelitian dan terbang ke Bulan pun logikanya bisa dilakukan ilmuwan Indonesia. Hahaha.
Intinya sebenarnya negara harus bisa membuat regulasi arah pekerjaan warga negaranya sesuai pendidikan. Tidak ada lagi kamus lulusan SMA dan sederajat hanya bisa bekerja di Indomaret dan Alfamart. Lalu lulusan S1 hanya jadi buruh setingkat sales.
Intinya pula konsep pengelolaan negara ini memang harus direvolusi bukan menggemukkan yang atas memeras yang bawah namun menggemukkan yang bawah karena regulasi yang bijaksana dari atas.
Jika itu memang juga tidak mampu berarti sudah masuk pemahaman negara gagal. Artinya sebagai warga negara, siapa pun memang harus bisa mandiri, menciptakan jaringan, dan lapangan kerja sendiri.
Bekerja pun bisa saja tidak sesuai dengan pendidikan. Apa mau dikata, jika itu memang yang harus terjadi di negara kita.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tetaplah waras menjadi warga negara Indonesia siapa pun menteri pendidikannya!
Kalau menteri pendidikan yang sudah jelas mampu menciptakan lapangan kerja besar dengan kemampuan teknologinya saja bisa tak termaafkan karena korupsi chromebook, entah kepada siapa lagi kita belajar menjadi bijaksana dan memikirkan nasib pengangguran. ***
