Mabur.co – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mempertanyakan aksi-aksi yang dilakukan oleh para politisi, baik DPR, MPR, maupun kalangan Istana, terkait peristiwa viralnya Josepha Alexandra (Ocha), siswi SMA N 1 Pontianak, yang melakukan protes terhadap dewan juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kebangsaan tingkat provinsi Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.
Menurut Ray, para politisi ini tidak benar-benar memahami konteks utama yang dimaksud dalam peristiwa ini secara utuh, melainkan hanya cari panggung, cari muka, atau bahkan pansos (panjat sosial), alias memanfaatkan situasi demi memperbaiki citra lembaga negara, dan seterusnya.
“Rasa-rasanya mereka (politisi) tidak menangkap pesan utamanya dari peristiwa ini. Apa pesan utamanya? Tegakkan kejujuran dan keadilan. Itu yang paling penting. Jadi kenapa adik-adik kita dari SMA N 1 Pontianak ini menolak tanding ulang (LCC 4 Pilar tingkat provinsi Kalbar)? Karena yang mereka kejar itu bukan menang, yang mereka kejar itu (asas) jujur dan adil (dalam berkompetisi). Dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (salah satu empat pilar kebangsaan MPR RI), yaitu adil dan beradab. Tapi saya lihat politisinya malah sebaliknya, malah sibuk memperbaiki urusan public speaking, atau apalah, gitu. Mereka nggak nangkep di situ,” ujar Ray Rangkuti dalam program BOLA LIAR, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (16/5/2026).
Selain itu, Ray juga menangkap fenomena umum dalam peristiwa LCC di Pontianak tersebut, yang seolah menjadi gambaran nyata karakter rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini, di mana pihak yang berkuasa akan selalu menganggap dirinya benar, dan tidak boleh diprotes sedikit pun oleh rakyatnya sendiri.
“Di era kita (tahun 1990-an ke belakang saat masih Orde Baru) mungkin kita nggak akan berani interupsi sama dewan juri, tuh. Tapi sekarang malah terbuka, (disiarkan) live mereka berani interupsi (melakukan protes terhadap dewan juri). Itu harus dilihat oleh para politisi sebagai fenomena lazim di zaman sekarang. Bahwa Gen Z itu sekarang (sifatnya) begitu. Dan itu harus difasilitasi (oleh negara). Bukan sebaliknya. Dikit-dikit (melakukan tindakan) kriminalisasi, (dianggap) mengganggu ketertiban, dianggap makar, disiram air keras, dan seterusnya,” tambah Ray.
Ray juga menilai bahwa para politisi ini lebih banyak mementingkan aspek politik dari rangkaian peristiwa ini, yakni bagaimana memastikan citra pemerintah dan lembaga negara tetap aman dan “suci” di hadapan rakyat, termasuk dengan mengundang kesepuluh siswa SMA N 1 Pontianak (peserta LCC 4 Pilar tingkat provinsi Kalbar) ke gedung MPR RI di Jakarta, serta bertemu langsung dengan Wapres Gibran.
Bukannya melakukan evaluasi diri (di kalangan pemerintah maupun lembaga negara) tentang bagaimana menegakkan kejujuran dan keadilan secara umum, serta menerima kritik atau masukan dari rakyatnya dengan bijak, tanpa harus dibalas dengan aksi kriminalisasi, dan seterusnya. (*)
