Mabur.co – Pemerintah memastikan akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita dalam waktu dekat ini.
Kebijakan ini dibuat sebagai bagian penyesuaian pasca-adanya kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan, keputusan untuk menaikkan HET MinyaKita tersebut telah disepakati sejumlah lembaga terkait.
Meski begitu hingga saat ini besaran kenaikan harga minyak goreng rakyat tersebut masih dalam proses pembahasan atau kajian.
“Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga tertinggi untuk penyelenggaraan. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya,” ujarnya sebagaimana dikutip CNN, Kamis (4/6/2026).
Sebagaimana diketahui, saat ini HET MinyaKita masih berada di angka Rp15.700 per liter. Pemerintah belum melakukan perubahan karena masih memantau perkembangan harga CPO dan tandan buah segar (TBS) yang dinilai belum stabil.
Menurut Budi, rata-rata harga CPO saat ini telah mencapai Rp15.445 per kilogram. Kenaikan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perlunya penyesuaian harga MinyaKita agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.
“Kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445 (per kg),” katanya.
Keputusan HET Satu hingga Dua Minggu
Pemerintah memperkirakan keputusan mengenai HET baru dapat ditetapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Penetapan harga akan dilakukan setelah kondisi pasar dinilai lebih stabil dan pergerakan harga bahan baku mulai normal.
“Kita akan melihat harganya stabil, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga tertinggi untuk MinyaKita,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian harga MinyaKita ini akan segera dilakukan apabila harga CPO menunjukkan tren yang lebih terkendali dalam beberapa waktu mendatang.
“Jadi tadi sudah disepakati seperti itu, mungkin dalam waktu satu minggu, dua minggu, segera kita lakukan penyesuaian apabila harga CPO relatif normal,” lanjutnya.
Rencana kenaikan HET MinyaKita menjadi perhatian masyarakat karena produk tersebut merupakan minyak goreng bersubsidi yang banyak digunakan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.
Pemerintah memastikan keputusan yang diambil akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan industri dan daya beli masyarakat.
