Oleh: Azka Qintory
Awal tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Sosial berencana menambah penerima program MBG (Makan Siang Gratis) meliputi lansia dan penyandang disabilitas, setelah dalam satu tahun terakhir dianggap sukses bagi anak-anak sekolah tingkat SD hingga SMA.
Sekilas wacana ini tampak begitu menarik, karena memberikan kesempatan bagi kelompok usia tertentu agar dapat merasakan manfaat dari MBG. Namun, di tengah maraknya kasus yang mewarnai kehadiran MBG selama satu tahun terakhir, menambah penerima MBG untuk kelompok usia tertentu pastinya akan semakin berisiko menambah kasus kesehatan serupa, bahkan bisa jadi lebih parah. Karena lansia lebih rentan terkena penyakit ketimbang anak-anak usia sekolah.
Selain soal risiko kesehatan yang masih menjadi concern utama penyelenggaraan MBG, sejauh ini anggaran yang disiapkan untuk kebijakan ini pun tidak main-main.
Menurut laporan Tempo, Kemensos menganggarkan sekitar Rp1,18 Triliun untuk pengadaan MBG bagi lansia dan disabilitas sepanjang tahun 2026. Anggaran sebesar itu tentunya sangat berisiko untuk diterapkan pada kebijakan yang reputasinya masih belum begitu teruji.
Alangkah baiknya, jika angka sebesar itu bisa dianggarkan untuk mendirikan lapangan pekerjaan baru bagi seluruh kelompok usia. Hal itu bisa berbentuk pekerjaan khusus untuk lansia, khusus disabilitas, dan kelompok usia lainnya.
Lapangan pekerjaan tidak melulu harus menyasar generasi muda atau usia produktif, karena usia berapapun itu, selama masih bisa memberikan sumbangsih kepada banyak orang, hal itu akan sangat bermanfaat untuk menjadi sumber pendapatan baru. Terlebih dengan dunia digital yang begitu canggih seperti sekarang, semua orang dari segala usia tetap berhak mendapatkan penghasilannya sendiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain.
Itu masih belum termasuk janji menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, yang pernah disampaikan Wapres Gibran pada saat Kampanye awal 2024 lalu. Meskipun belum pernah spesifik menyebutkan siapa-siapa saja yang termasuk dalam 19 juta itu, namun asumsikan saja bahwa kelompok lansia dan disabilitas juga termasuk di dalamnya.
Tidak Perlu Diberikan MBG
Ketika lansia dan disabilitas ini memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, tentu saja keberadaan MBG (nyaris) tidak lagi diperlukan.
Mereka bisa berkonsultasi dengan dokter maupun ahli gizi, terkait makanan apa saja yang berhak dikonsumsi dan yang tidak, untuk memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi dengan baik setiap harinya.
Bahkan bisa jadi, jika mereka juga masih cukup produktif, mereka akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi lingkungan di sekitarnya, di bidang apapun itu.
Karena menyediakan MBG hanya sekadar memberikan makanan and that’s it selesai begitu saja. Sementara jika mereka memiliki penghasilan dari pekerjaan yang difasilitasi oleh pemerintah, uang itu bisa diputar lagi untuk kebutuhan lainnya, dan tidak selalu berkaitan dengan urusan perut.
Namun, untuk dapat memastikan bahwa mereka benar-benar menggunakan uang tersebut dengan maksimal, dibutuhkan pendampingan secara berkala dari kelompok masyarakat di tingkat terbawah, agar tidak disalahgunakan untuk keperluan yang tidak bermanfaat.
Sehingga daripada menyediakan “racun” bagi lansia dan penyandang disabilitas, akan lebih baik jika anggaran besar tadi dapat dimaksimalkan untuk benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Lagi-lagi, sebanyak-sebanyaknya. Kalau perlu bisa lebih dari 19 juta.
Agar semua masyarakat benar-benar mampu menghidupi kebutuhannya sendiri, tanpa harus merepotkan orang lain, termasuk juga merepotkan pemerintah dengan wacana semacam ini.
Apalagi menurut sejarahnya, membangun kebijakan untuk lansia dan disabilitas seringkali diasosiasikan sebagai pemberian bagi warga miskin, kurang mampu, dan harus berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan bantuan (biasanya berupa sembako), hingga berujung pingsan bahkan kehilangan nyawa.
Tentu saja bukan itu tujuan pemerintah memberikan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, bukan? (*)
