Mabur.co – Kabar mundurnya Perry Warjiyo dari posisi Gubernur BI pada Senin (27/7/2026) lalu, langsung memunculkan spekulasi terkait siapa yang akan menggantikan posisinya, untuk menjadi orang nomor satu di bank sentral Indonesia tersebut.
Berbagai pihak pun mulai mengusulkan nama-nama baru, yang digadang-gadang akan menjadi suksesor Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI selanjutnya, dan bertugas menjadi penyambung lidah dari pemerintah, untuk menyelematkan kondisi ekonomi nasional.
Nama-nama seperti Mulyaman Hadad (mantan Ketua OJK), Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur BI 2003-2008), Hendri Saparini (pegiat ekonomi kerakyatan), serta Fuad Bawazir (Menteri Keuangan terakhir era Presiden Soeharto) diisukan akan menjadi calon kuat pengganti Perry sebagai Gubernur BI yang baru.
Namun bagi ekonom dari lembaga InFast Bestari, Gede Sandra, sosok Gubernur BI selanjutnya harus memiliki sejumlah kriteria tertentu, yang dapat menjadi jembatan penghubung dengan pemerintah, terkait bagaimana merumuskan ekonomi ke depan.
“Yang pasti dia harus paham benar visi ekonomi Pak Prabowo, dan dia juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memiliki visi ekonomi kerakyatan. Artinya ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal itu akan sekaligus menaikkan hajat hidup rakyat secara umum,” ujar Gede Sandra, seperti dilansir dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (29/7/2026).
Mengutamakan Figur Senior
Tidak hanya sejalan dengan visi Presiden, Gede menilai bahwa sosok Gubernur BI selanjutnya akan lebih baik jika diisi oleh figur senior, yang sudah memiliki pengalaman di bidang ekonomi atau semacamnya. Mengingat jabatan Gubernur BI adalah amanah yang tidak main-main, karena berkaitan erat dengan hajat hidup rakyat secara keseluruhan.
“Yang pasti dia (pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI) harus cukup senior sih, mungkin usianya di atas 60 gitu. Karena memang kita perlu figur yang wise (bijaksana), karena tingginya pengalaman, gitu,” lanjut Gede Sandra.
Satu hal lain yang tidak kalah penting bagi Gubernur BI selanjutnya adalah, kemampuannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan tim ekonomi di kabinet Merah Putih, agar ke depan tidak lagi terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah dengan sektor moneter, yang menjadi pemicu ketidakstabilan rupiah hingga saat ini. (*)
