Mabur.co- Setiap tanggal 17 Agustus, Istana Merdeka menjadi simbol perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun tahun ini, ada fenomena yang bikin publik heboh yaitu ‘war tiket’ undangan tambahan Upacara HUT RI ke-81.
Antusiasme publik untuk menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, menunjukkan lonjakan signifikan.
Sistem pendaftaran daring yang menggunakan metode perebutan tiket atau yang populer disebut ‘war ticket’ pada hari pertama, Rabu 5 Agustus 2026 hingga Kamis 6 Agustus 2026, mencatat partisipasi masif dari berbagai penjuru tanah air hingga mancanegara.
Ajang Murni Rakyat Terlibat?
Kedengarannya meriah, bahkan membanggakan. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada pertanyaan yang perlu kita ajukan, siapa sebenarnya yang diundang untuk merayakan kemerdekaan? Apakah ini murni ajang rakyat ikut serta, atau justru cermin dari kesenjangan akses yang makin menganga di era digital?
Tentu perlu juga melihat konteks simboliknya. Istana Merdeka bukan sekadar tempat upacara, tapi representasi pusat negara.
Saat siapa yang duduk di kursi undangan ditentukan oleh kecepatan refresh layar laptop, maka kemerdekaan yang dirayakan di halaman istana hanya sebagian kecil dari kenyataan kemerdekaan rakyat di lapangan.
Fenomena ini mengingatkan pada riset Vedi Hadiz dan Richard Robison (2004) soal konsolidasi oligarki pasca-reformasi, akses dan simbol-simbol kekuasaan sering dimonopoli oleh kelompok tertentu.
Memang, ini bukan soal konglomerat atau partai politik secara langsung, tapi pola pikirnya sama, kemerdekaan yang seharusnya menjadi milik bersama berubah jadi “komoditas” yang diperoleh lewat mekanisme eksklusif.
Mungkin ada yang berargumen bahwa ini hanyalah sistem praktis di era digital. Teknologi memudahkan distribusi informasi dan pendaftaran.
Tapi teknologi tanpa kebijakan afirmatif hanya akan memperkuat mereka yang sudah diuntungkan sejak awal. Di negara yang masih memiliki ketimpangan infrastruktur dan literasi digital, ‘war ticket’ ini bukan hanya soal semangat, tapi juga soal siapa yang tidak pernah punya peluang.
Ke depan, pemerintah perlu memikirkan cara yang lebih merata dan simbolis untuk undangan rakyat ke istana.
Bisa dengan kuota wilayah yang diundi secara acak, kerja sama dengan desa/kelurahan, atau pendaftaran offline di daerah.
Sebab, kemerdekaan seharusnya tak hanya dirayakan oleh mereka yang cepat mengklik tautan, tetapi juga oleh mereka yang selama ini jauh dari pusat kekuasaan.
Kalau tidak, setiap 17 Agustus hanya akan merayakan kemerdekaan yang indah di layar gawai, tapi masih menyisakan jutaan rakyat yang bahkan tak pernah bisa menonton dari jarak dekat apalagi duduk di kursi undangan istana.
Memang, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan, bahwa total pendaftar yang mengakses sistem pada hari pembukaan mencapai 128.331 orang.
Cermin Nasionalisme
Angka tersebut merepresentasikan partisipasi aktif dari 36 provinsi di Indonesia serta warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di 14 negara sahabat.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti ‘war ticket’, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujarnya dilansir dari sumber Sekretaris Negara, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah mengapresiasi tinggi keterlibatan publik yang masif ini.
“Lonjakan minat tersebut dinilai sebagai cerminan kuat dari nasionalisme serta kerinduan kolektif masyarakat untuk merayakan detik-detik proklamasi secara langsung di pusat pemerintahan negara,” ucapnya.
