Antrean kendaraan yang mengular berhari-hari di SPBU menjadi pemandangan baru di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada pekan kedua September 2026.
Fenomena ini merata dari Makassar hingga Mamuju.
Keluhan Masyarakat
Di Polewali Mandar, panjang antrean mencapai satu kilometer.
“Lumayan lama antre, Pak, biasa satu sampai dua jam baru dapat giliran mengisi karena panjang antrean,” kata Mile, 49 tahun, sopir truk, kepada media.
“Saya dari tadi pagi mengantre tapi belum dapat-dapat. Padahal saya mau isi solar,” kata Idris, pengendara di Makassar, seperti dikutip dari Majesty.co.id, belum lama ini.
“Menurunnya volume angkutan hingga 50% dampaknya membengkakkan biaya. Ada biaya tambahan storage, demurrage container, dan lain-lain,” jelas Muhammad Hatta, Sekum ALFI Sulselbar.
“Ada dua kondisi saat ini yang pertama panic buying BBM dan LPG di wilayah Kota Makassar. Kedua, terdapat indikasi penggiringan opini,” kata Rainier Axel Gultom, Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina.
“Sebenarnya tidak ada kelangkaan. Stok BBM kami pastikan sangat mencukupi,” tegas Lilik Hardiyanto, Area Manager Communication Pertamina Patra Niaga Sulawesi.
Sementara itu, pengamat energi Herry, menyampaikan, Presiden Prabowo sebaiknya intervensi, jangan sampai kondisinya memburuk. Misalnya terjadi panic buying yang pada akhirnya memberikan efek buruk terhadap perekonomian.
Pemprov Sulsel sendiri menerapkan sistem ganjil-genap di SPBU dan WFH bagi ASN sebagai solusi sementara untuk mengantisipasi kelangkaan BBM.
Pandangan Kritis Budayawan dan Antropolog
Sementara itu, budayawan dan antropolog Sulawesi Barat, Bustan Basir Maras, menilai, ini adalah siri’ (rasa malu mendalam) bagi rakyat.
Terutama pemerintah yang kecolongan dalam mengantisipasi semua kebutuhan dasar masyarakat. Terutama di Wonomulyo-Polewali Mandar. Pemandangan seperti ini adalah kondisi harian para supir truk yang mencari nafkah untuk keluarganya.
Padahal menyumbang pendapatan untuk negara. Bertahun-tahun para supir truk itu mengalami, bahkan kadang mereka menginap di area Pom Bensin demi mendapatkan jatah BBM terutama solar.
“Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan seharusnya menjadi siri’ (menjadi rasa malu) bagi Pemda Polman dan Pemprov Sulawesi Barat atas buruknya pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tandas Bustan. ***
