Siang itu Jogja masih Jogja. Sri Sultan Hamengku Buwono X duduk bersila menemui massa Aliansi Jogja Memanggil di Kepatihan. Mereka membawa lima tuntutan: cabut Pergub Jaga Warga, cabut larangan aksi di Sumbu Filosofi, tarik militer ke barak, upah layak, usut korupsi Stadion Mandala Krida.
Kebebasan Berpendapat, Hak Konstitusional Warga Negara
Sore, massa bubar tertib dari Titik Nol. Malam, Jogja berubah. Pukul 20.07 WIB, pagar DPRD DIY roboh. Petasan, molotov, batu beterbangan. Brimob membalas dengan gas air mata dan water cannon. Kendaraan lapis baja melintasi Malioboro, mendorong massa ke utara: Tugu Pal Putih, Jalan Margo Utomo, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Bundaran UGM.
Di Bundaran itulah, menurut sejumlah warga, gas air mata masuk ke area kampus. Aparat diduga merangsek ke batas kampus, menyeret orang-orang yang tangannya terborgol.
Polda DIY mencatat 154 orang diamankan hingga Rabu pagi. LBH Yogyakarta mencatat 64 aduan: 47 ditahan, 13 hilang kabar, 2 dirawat di rumah sakit.
“Kami mengecam berulangnya intimidasi dan kekerasan terhadap para mahasiswa usai aksi damai pada Hari Pahlawan 10 November di Yogyakarta,” dikutip dari Amnesty International Indonesia, Usut tuntas kericuhan pasca demo 10 November di Yogyakarta, 11 November 2026. Amnesty menilai pengerahan militer dan personel yang merangsek masuk kampus adalah yang paling menonjol.
Polda membantah masuk kampus. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo bilang aparat hanya siaga 30-50 meter sebelum batas UGM. Tapi kampus tidak percaya begitu saja.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan: “UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.”
“Hanya Ada Satu Kata: Lawan!”
Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa dan akses bantuan hukum tanpa hambatan. Tak tinggal diam, pernyataan Magister Sastra FIB UGM, ditandatangani Prof. Dr. Aprinus Salam, M.Hum. menegaskan:
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang / Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan / Dituduh subversif dan mengganggu keamanan / Maka hanya ada satu kata: lawan!” — sebuah gema dari semangat Peringatan karya Wiji Thukul (1986).
Magister Sastra mengecam kekerasan yang tidak proporsional, mendesak pengusutan independen, dan menuntut jaminan keselamatan serta pendampingan hukum bagi peserta aksi yang diamankan.
Di tengah kepungan itu, simbol tiga jari kembali muncul. Bukan hanya dari Serikat Pekerja UGM, tapi dari Serikat Mahasiswa UGM dan Komite Sadar. Sejak 28 Oktober 2026 di Titik Nol, Guru Besar Hukum UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng mengajak massa mengacungkan tiga jari sambil meneriakkan “revolusi”.
Tiga jari itu, kata Ketua Serikat Mahasiswa UGM Mesa Syafitra, adalah janji konstitusi: melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di Jogja, tiga jari kini berarti tiga hal yang hilang malam itu: rasa aman, ruang kampus, dan hak untuk didengar. Seperti kata Wiji Thukul yang dikutip Magister Sastra itu, dan yang kini ditulis ulang di tembok-tembok Jogja: Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, maka hanya ada satu kata: lawan.
Dan Jogja, malam 10 November itu, sedang melawan dengan caranya sendiri: dengan sastra, dengan tiga jari, dan dengan tetap berdiri di Bundaran UGM hingga subuh.
