Mabur.co – Jika Anda perhatikan baik-baik, saat pemerintah atau pejabat negara melakukan kunjungan (atau blusukan) ke suatu daerah tertentu, biasanya masyarakat akan menyambutnya dengan sukacita, sekaligus was-was.
Mereka bersukacita karena daerah mereka akan kedatangan “public figure“, yaitu sosok yang biasanya hanya bisa disaksikan melalui layar kaca atau media sosial. Tapi mereka juga was-was, karena khawatir bahwa pertemuan itu akan membuat citra daerah mereka menjadi negatif, lantaran tidak mampu menyambut para pejabat atau kepala daerah yang datang dengan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin.
Untuk mengatasi poin kedua sebetulnya sangatlah mudah.
Biasanya petinggi di daerah tersebut (Ketua RT, Kepala Sekolah (jika mendatangi sekolah tertentu), atau pejabat daerah setempat) akan melakukan kerja bakti “dadakan”, untuk membersihkan area-area yang nantinya akan dilewati oleh para pejabat. Agar apa yang dilihat (dan dinilai) oleh pejabat adalah sesuatu yang baik-baiknya saja.
Bahkan tak jarang, masyarakat di daerah tersebut terpaksa mengadakan tenda tambahan, agar pejabat yang datang tidak merasa kepanasan maupun kehujanan, saat datang ke daerah mereka.
Bisa dibilang, semua fasilitas terbaik akan diberikan kepada para pejabat, yang telah bersedia datang dan mengunjungi daerah mereka.
Namun untuk poin pertama, rasa sukacita karena kedatangan pejabat memang sepertinya sudah tidak dapat dibendung lagi. Karena kapan lagi, daerah (atau sekolah) mereka yang alakadarnya ini, tiba-tiba saja mendapat “durian runtuh”, dan didatangi oleh pejabat dengan sambutan gegap gempita seperti itu.
Dari kedua sifat itu saja, terlihat jelas bahwa masyarakat seringkali “gila hormat” terhadap pejabat di negeri (yang katanya disebut) Konoha ini.
Mereka seperti kedatangan seorang “superstar”, yang hendak menghibur masyarakat setempat dengan aksi-aksi memukau di atas panggung.
Padahal jika ditelusuri lebih jauh, kemungkinan tidak ada dampak signifikan dari kehadiran pejabat ke daerah pelosok tersebut, melainkan hanya sebuah seremonial formal belaka.
Seperti misalnya melakukan sambutan atas peresmian bangunan tertentu, memberikan gagasan retorika terkait isu tertentu yang terjadi di daerah tersebut, atau murni hanya sebagai upaya pencitraan semata, yang jelas-jelas tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa bagi daerah tersebut, kecuali kesenangan sesaat (ketika dikunjungi oleh pejabat).
Dilansir dari laman Tempo, Senin (13/4/2026), berikut adalah beberapa alasan sederhana, mengapa masyarakat bawah seringkali memberikan penghormatan berlebihan (gila hormat) kepada pejabat saat daerah mereka dikunjungi. Seolah-olah sedang bertemu dengan seorang “superstar”.
1. Warisan Budaya Feodal
Secara tidak langsung, tradisi “gila hormat” dari masyarakat kelas bawah adalah “warisan abadi” dari budaya feodalisme, yang masih begitu melekat di negeri ini sampai sekarang.
Budaya ini lantas membuat masyarakat kelas bawah cenderung memandang jabatan sebagai simbol kekuasaan tertinggi, bukan sebagai pelayan publik (bawahan). Hal ini kemudian menciptakan struktur pemikiran yang sempit, di mana ada pihak yang merasa lebih tinggi (pejabat/tuan) dan lebih rendah (rakyat/bawahan).
2. Ketimpangan Kekuasaan (Power Distance)
Jarak kekuasaan yang besar antara rakyat dan penguasa (pejabat) menyebabkan masyarakat merasa perlu menghormati dan memfasilitasi pejabat dengan sesempurna mungkin, agar mendapatkan rasa aman atau kemudahan dalam setiap urusannya.
3. Kebutuhan Validasi dan Rasa Aman yang Semu
Secara psikologis, sebagian masyarakat merasa masih perlu diakui, atau merasa aman dengan mendekati orang yang memiliki posisi atau kekuasaan. Hal itu seringkali merupakan bentuk pelarian dari perasaan kosong, atau rasa tidak aman di dalam diri.
4. Budaya “Penjilat” dan Mentalitas Penakut
Seringkali penghormatan berlebihan bukan didasari rasa hormat murni (karena kagum dan seterusnya), melainkan ketakutan dari ancaman dipecat dari pekerjaan, atau upaya mendapatkan keuntungan pribadi (penjilat).
5. Kurangnya Pemahaman akan Hak Pelayanan
Budaya feodal juga memungkinkan adanya pergeseran makna, di mana pejabat merasa harus dilayani, bukan melayani (padahal sebenarnya pejabat lah yang harus melayani rakyat, bukan sebaliknya).
Hal itu semakin didukung dengan perilaku masyarakat yang masih canggung untuk menuntut pelayanan setara.
***
Dengan sifat dan tradisi turun-temurun semacam itu, jangan heran apabila pejabat seringkali merasa “tinggi hati”, hingga merasa perlu untuk diistimewakan setiap kali melakukan kunjungan ke daerah tertentu.
Masyarakat pun sebaiknya tidak perlu merasa sukacita secara berlebihan, apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus, demi menyambut kehadiran pejabat.
Karena pejabat juga manusia biasa, sama seperti kita semua. Pejabat juga sangat mungkin melakukan kesalahan, termasuk juga kesalahan membuat kebijakan bagi rakyatnya.
Dan jangan lupakan juga, masa waktu sebagai pejabat (Kepala Daerah, Kepala Dinas, Bupati/Walikota, Gubernur, Staf Ahli, Menteri, serta Presiden) tidaklah lama, paling lama hanya sampai lima tahun saja.
Selain itu, jabatan sebagai petinggi daerah/negara juga sangat rentan terhadap kasus korupsi. Karena seringkali pengadaan proyek atau kebijakan tertentu, kemudian akan menyeret nama mereka ke dalam lingkaran korupsi.
Lalu bagaimana bisa, Anda mengelu-elukan pejabat yang hadir di daerah Anda, padahal beberapa bulan kemudian, pejabat itu justru ditahan oleh KPK akibat kasus korupsi?
Padahal apa sumbangsih yang diberikan oleh pejabat tersebut saat berkunjung ke daerah Anda? Mungkin saja jawabannya “Nol”, alias tidak ada sama sekali.
Kecuali sekadar melakukan sambutan atau peresmian gedung atau bangunan tertentu, yang itu pun juga bukan hasil dari pemikiran dia selama menjabat.
Lantas, ketika misalnya ada orang-orang di sekitar Anda yang kemudian masuk ke dunia politik dan meraih posisi sebagai pejabat (misalnya sebagai Bupati), apakah Anda kemudian ikut mengelu-elukan dia saat berada di atas panggung? Atau menyambutnya bak seorang raja ketika dia “pulang kampung” ke daerah Anda? Padahal dia adalah teman Anda sedari kecil, yang sudah Anda kenal baik sifat baik-buruknya sejak lama.
Dan mungkin saja, ketika Anda bertemu dengan tetangga atau teman Anda yang sekarang jadi pejabat itu, tiba-tiba nada bicara Anda melembut dan pelan, kepala menunduk sebawah-bawahnya, sampai mengucapkan “kata-kata emas” yaitu “Mohon Izin”.
Mungkin itulah sebabnya, mengapa berprofesi sebagai pejabat sungguh terlihat menyenangkan. Meskipun hakikatnya mereka adalah “pelayan rakyat”, namun kenyataannya, mereka diperlakukan bak seorang “raja”, yang selalu diwujudkan segala keinginannya.
Termasuk keinginan untuk melakukan korupsi. (*)
