Mabur.co – Sebagai salah satu program unggulan lainnya selain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) awalnya digadang-gadang mampu menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan modern, menyejahterakan masyarakat desa, serta memberantas jaringan rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring yang selama ini membelenggu warga desa.
Namun seiring perjalanannya, KDMP justru dikuasai oleh para prajurit TNI, yang bahkan ikut mengelola kepemilikan di dalamnya. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan semangat pembangunannya di awal, yang ingin mensejahterakan masyarakat desa.
Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, fenomena ini sudah menggambarkan kegagalan KDMP sejak awal, bahkan sejak ide ini disampaikan ke hadapan publik.
Karena baginya, koperasi yang baik dan berhasil adalah yang dikelola secara langsung oleh anggotanya, dalam hal ini masyarakat di desa setempat, bukan oleh negara.
“Enggak ada satupun koperasi di dunia ini yang akan sukses jika negara yang men-drive (mengelola). Semuanya harus muncul dari membership (keanggotaan). Seperti yang terjadi di Inggris, dimana konsumennya sudah bisa jadi anggota dari koperasi tersebut, cukup dengan membeli satu makanan saja,” ucap Bhima Yudhistira, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Fristian Griec Media, Sabtu (9/5/2026).
Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan CELIOS terhadap KDMP, Bhima melihat bahwa masyarakat desa sudah tidak menaruh harapan apa-apa lagi terhadap program yang satu ini.
Bahkan mereka sudah mengantisipasi kelanjutan bangunan yang telah dipakai untuk KDMP, agar ke depannya bisa kembali ke tangan mereka, dan dikelola secara langsung untuk hal-hal lainnya yang lebih bermanfaat.
“Sebagian masyarakat sudah berpikir ‘kita mau pakai apa nih (bangunan KDMP ini jika gagal di kemudian hari)?’ Apakah ini akan di-merger dengan Badan Usaha Milik Desa yang sudah ada, ataukah ini akan dikelola secara otonom, baik oleh pengurus maupun masyarat desa. Jadi ada reclaiming (pengambil alihan kepemilikan) yang diam-diam sudah mulai dilakukan, sehingga nantinya KDMP ini nantinya bukan menjadi milik negara atau pemerintah, tapi menjadi milik masyarakat di desa setempat. Ada yang sudah mulai berpikir kayak gitu,” tambah Bhima.
Dari potensi kegagalan ini saja, Bhima sudah bisa memprediksi adanya kemungkinan korupsi di dalamnya (selain program MBG), dimana Kepala Desa setempat sudah pasti akan terkena imbasnya, dan ikut terjerat “permainan” korupsi yang terjadi di daerahnya sendiri. (*)
